Dinas Koperasi Ketapang Tanggapi Dugaan Hubungan Sedarah di Pengurus Koperasi MUTS

anantapost    Juni 16, 2026    Comment   

Dinas Koperasi Ketapang Tanggapi Dugaan Hubungan Sedarah di Pengurus Koperasi MUTS

 

KETAPANG, Kalbar – Polemik internal Koperasi MUTS Tiga Desa, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, kembali menjadi sorotan publik. Setelah sebelumnya mencuat perselisihan antara kubu pengurus lama yang dipimpin AP dan kepengurusan baru hasil Rapat Anggota Luar Biasa atau RALB pada 16 April 2026 yang dipimpin JE, kini muncul persoalan baru terkait dugaan hubungan keluarga sedarah dalam struktur kepengurusan koperasi tersebut.

Perselisihan di tubuh Koperasi MUTS sendiri diketahui telah berlanjut ke jalur hukum, baik melalui laporan kepolisian maupun gugatan di pengadilan. Di tengah proses tersebut, publik mulai mempertanyakan posisi AP yang disebut menjabat sebagai Ketua I dan APS yang disebut menjabat sebagai Bendahara II, lantaran keduanya diduga memiliki hubungan saudara kandung.

Dugaan hubungan sedarah tersebut menjadi perhatian karena dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam pengelolaan koperasi, terutama apabila hal itu bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau AD/ART Koperasi MUTS.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Ketapang, Absalon, saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa secara umum hubungan keluarga sedarah dalam satu kepengurusan koperasi dapat dilarang apabila ketentuan tersebut diatur secara tegas dalam AD/ART koperasi yang bersangkutan.

Menurut Absalon, pengaturan semacam itu biasanya dimaksudkan untuk menjaga tata kelola koperasi agar berjalan secara sehat, transparan, dan terhindar dari potensi konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan maupun pengelolaan keuangan organisasi.

Untuk memastikan informasi terkait dugaan hubungan keluarga tersebut, tim melakukan konfirmasi kepada Pemerintah Desa Sukakarya. Salah satu perwakilan Pemerintah Desa Sukakarya berinisial JA menyampaikan bahwa berdasarkan data administrasi kependudukan yang tersimpan di desa, AP dan APS tercatat sebagai warga Desa Sukakarya dan memiliki hubungan keluarga dari satu ayah dan satu ibu.

Keterangan serupa juga disampaikan Ketua Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Sukakarya, Bustamin. Ia menyebutkan bahwa berdasarkan alamat domisili dan data administrasi kependudukan yang tersedia di desa, AP dan APS diketahui merupakan saudara kandung.

“Berdasarkan alamat domisili dan data administrasi kependudukan yang tersedia di desa, keduanya diketahui merupakan saudara kandung,” ujar Bustamin.

Informasi tersebut juga diperkuat oleh keterangan sejumlah warga asli setempat yang membenarkan bahwa AP dan APS memiliki hubungan sedarah, yakni berasal dari satu ibu dan satu ayah.

Meski demikian, terkait apakah dugaan hubungan sedarah tersebut benar-benar melanggar AD/ART Koperasi MUTS maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal itu masih memerlukan penilaian lebih lanjut dari instansi berwenang serta pembuktian melalui mekanisme hukum yang sedang berjalan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari AP maupun APS terkait dugaan hubungan keluarga sedarah tersebut. Upaya konfirmasi kepada pihak-pihak terkait masih diperlukan untuk memperoleh penjelasan yang berimbang.

Dua Tahun Tanpa Akta Sah, Surat-Surat Koperasi MUTS Ketapang Berpotensi Tidak Berkekuatan Hukum

anantapost    Juni 08, 2026    Comment   

Dua Tahun Tanpa Akta Sah, Surat-Surat Koperasi MUTS Ketapang Berpotensi Tidak Berkekuatan Hukum

 

anantapost.com -  - Ketapang , Senin, 8 Juni 2026 - Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah anggota petani Koperasi MUTS, pada tahun 2023 telah dilaksanakan pemilihan pengurus dan pengawas koperasi yang baru. Dalam proses tersebut, saudara Apeng terpilih sebagai Ketua Pengurus Koperasi MUTS.

Namun demikian, sejumlah anggota masih mempertanyakan apakah tata cara pemilihan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk mengacu pada peraturan perkoperasian yang mengatur mekanisme pemilihan dan pengesahan kepengurusan koperasi.

Dari hasil penelusuran yang dilakukan, diperoleh informasi bahwa setelah terpilih pada tahun 2023, kepengurusan dan pengawas yang baru belum segera melakukan pengurusan perubahan akta kepengurusan melalui notaris. Meski demikian, terdapat dugaan bahwa selama periode tersebut pengurus telah menjalankan berbagai aktivitas kepengurusan, termasuk menerbitkan surat-surat yang mengatasnamakan koperasi.

Tim media juga menemukan dokumen yang menunjukkan bahwa Akta Perubahan Kepengurusan baru diterbitkan pada tanggal 2 Juli 2025 melalui notaris Riya yang berkedudukan di Kabupaten Ketapang. Temuan ini menimbulkan pertanyaan dari sebagian anggota terkait dasar legalitas kepengurusan yang dijalankan sejak hasil pemilihan tahun 2023 hingga diterbitkannya akta perubahan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan penelusuran terhadap beberapa pihak terkait, diperoleh keterangan bahwa legalitas kepengurusan koperasi pada prinsipnya perlu didukung oleh dokumen yang menjadi dasar pengesahan atau pengakuan kepengurusan sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, pelaksanaan tugas-tugas kepengurusan tanpa didukung dokumen legalitas yang memadai berpotensi menimbulkan perdebatan mengenai keabsahan tindakan administratif yang dilakukan selama periode tersebut.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Ketapang, Bapak Absalon, saat dimintai keterangan mengenai legalitas akta notaris koperasi menjelaskan bahwa kepengurusan yang menjalankan tugas tanpa adanya Surat Keputusan (SK) maupun Akta Notaris sebagai dasar legalitas dapat dipersoalkan keabsahannya. Namun, dalam praktik perkoperasian yang berasaskan kekeluargaan, kondisi tersebut dapat saja diterima sepanjang mendapat persetujuan seluruh anggota koperasi.

Sebaliknya, apabila terdapat anggota yang menolak atau mempersoalkan keberadaan pengurus yang belum memiliki dasar legalitas yang memadai, maka keabsahan kepengurusan tersebut dapat menjadi objek sengketa dan memerlukan penilaian lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada saudara Apeng selaku Ketua Pengurus Koperasi MUTS. Upaya konfirmasi tersebut belum memperoleh tanggapan. Oleh karena itu, media tetap membuka ruang dan memberikan hak jawab kepada pihak yang bersangkutan guna memenuhi prinsip pemberitaan yang berimbang sesuai ketentuan perundang-undangan dan kode etik jurnalistik. Team

Rapat Darurat Digelar, Pemkab dan Polisi Kejar Pelaku Teror di Air Upas

anantapost    April 07, 2026    Comment   

Rapat Darurat Digelar, Pemkab dan Polisi Kejar Pelaku Teror di Air Upas

Bupati Ketapang Alexander Wilyo bersama Kapolres Ketapang AKBP Muhammad Harris saat memberikan keterangan kepada wartawan terkait penanganan aksi teror di Kecamatan Air Upas.

Anantapost.com -

Ketapang.Rangkaian aksi teror yang terjadi di Kecamatan Air Upas mendapat perhatian serius dari Bupati Ketapang, Alexander Wilyo. Pemerintah Kabupaten Ketapang bersama Polres Ketapang langsung bergerak cepat dengan menggelar rapat koordinasi di Kantor Bupati, Selasa (7/4/2026).

Langkah ini diambil sebagai upaya percepatan penanganan kasus yang telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Berdasarkan data yang dihimpun, sedikitnya 37 insiden terjadi di Desa Petuakan dan Desa Gahang dalam kurun waktu Februari 2025 hingga April 2026. Rinciannya mencakup 30 kasus pembakaran pondok, 4 kasus penembakan menggunakan senjata angin, 2 kasus pembakaran alat berat, serta 1 kasus pencurian.

Sebagian besar aksi terjadi pada malam hari, antara pukul 18.30 hingga 01.00 WIB, memperkuat dugaan bahwa pelaku bergerak secara terorganisir dan terencana.

Bupati Alexander Wilyo menegaskan, pemerintah daerah tidak akan tinggal diam dan siap mengambil peran aktif dalam mendorong percepatan pengungkapan kasus.

“Kami akan berperan aktif agar ada progres nyata dalam penanganan kasus ini, sekaligus mendukung penuh langkah yang dilakukan Polres Ketapang,” tegasnya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut menjaga stabilitas keamanan, khususnya di wilayah Air Upas yang tengah menjadi sorotan.

“Mari kita jaga Ketapang bersama. Keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab kita semua,” lanjutnya.

Sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat, Bupati telah menginstruksikan dinas terkait untuk memberikan pendampingan kepada warga yang terdampak aksi teror tersebut.

Sementara itu, Kapolres Ketapang, AKBP Muhammad Harris, mengungkapkan bahwa berbagai langkah telah dilakukan jajarannya, mulai dari penyelidikan intensif, olah tempat kejadian perkara (TKP), hingga pemeriksaan sejumlah saksi.

Polisi juga meningkatkan patroli rutin dan dialogis, membentuk tim khusus untuk penjagaan dan pengintaian, serta melakukan penyisiran di wilayah rawan. Upaya pencarian pelaku turut diperkuat dengan penggunaan anjing pelacak dan penerbitan daftar pencarian orang (DPO).

“Kami terus melakukan penyisiran dan pencarian terhadap terduga pelaku, serta meningkatkan patroli di wilayah terdampak,” jelasnya.

Dalam perkembangan terbaru, Satuan Reserse Kriminal Polres Ketapang telah mengamankan dua orang pelaku yang kini telah menjalani proses hukum hingga vonis. Meski demikian, penyelidikan masih terus dikembangkan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pelaku lainnya.

Kapolres menegaskan, keberhasilan menjaga keamanan tidak bisa hanya bergantung pada aparat, melainkan membutuhkan partisipasi aktif masyarakat.

“Menjaga keamanan dimulai dari desa. Semua pihak harus berperan,” ujarnya.

Pemerintah daerah bersama aparat keamanan berkomitmen menuntaskan kasus ini sekaligus memulihkan rasa aman masyarakat di Kecamatan Air Upas.***(jok) 

Momentum Idulfitri, Bupati Ketapang Eratkan Hubungan dengan Kerajaan Matan

anantapost    April 06, 2026    Comment   

Momentum Idulfitri, Bupati Ketapang Eratkan Hubungan dengan Kerajaan Matan

Alexander Wilyo, menyampaikan sambutan saat menghadiri kegiatan halalbihalal bersama keluarga besar Kerajaan Matan di Desa Mulia Kerta. 

Anantapost.com - Ketapang. Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, menghadiri kegiatan halalbihalal bersama keluarga besar Kerajaan Matan yang digelar di kediaman Uti Faradian, Desa Mulia Kerta, Minggu (5/4/2026).

Kehadiran orang nomor satu di Kabupaten Ketapang tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Selain menjalankan agenda pemerintahan, kunjungan ini juga menjadi wujud kedekatan personal antara pemerintah daerah dengan keluarga besar Kerajaan Matan.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah kepada seluruh jajaran Kerajaan Matan, mulai dari Majelis Raja, Dewan Sepuh, hingga para kerabat dan keturunan kerajaan.

“Saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin. Momentum ini menjadi penguat silaturahmi sekaligus pengingat pentingnya menjaga nilai-nilai budaya yang telah diwariskan oleh Kerajaan Matan,” ujar Alexander Wilyo.

Ia menekankan bahwa keberadaan Kerajaan Matan memiliki peran strategis dalam menjaga identitas budaya dan marwah daerah di tengah perkembangan zaman.

Menurutnya, Kabupaten Ketapang merupakan rumah bersama yang dihuni oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk keluarga besar Kerajaan Matan yang memiliki kontribusi besar dalam sejarah dan budaya daerah.

“Ketapang adalah rumah kita bersama. Di dalamnya ada keberagaman yang harus kita jaga, termasuk warisan budaya dari Kerajaan Matan yang menjadi bagian penting dari jati diri daerah,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menerima cenderamata berupa peci yang diserahkan langsung oleh Pangeran Mangku Negara di hadapan para sesepuh. Ia menyampaikan apresiasi dan rasa hormat atas simbol persahabatan tersebut.

“Peci ini memiliki makna lebih dari sekadar penutup kepala. Ini adalah simbol kedekatan dan persaudaraan. Saya menerimanya dengan penuh kebanggaan sebagai bagian dari keluarga besar Kerajaan Matan,” ungkapnya.

Bupati juga mengungkapkan keterkaitannya dengan nilai-nilai budaya nusantara. Ia menyebut dirinya telah dianugerahi gelar kehormatan Kanjeng Raden Aryo Tumenggung Darmonagoro dari Kasunanan Surakarta Hadiningrat.

Gelar tersebut, menurutnya, menjadi amanah untuk terus menjunjung tinggi adat, memperkuat persatuan, serta menjaga kelestarian budaya dalam menjalankan tugas sebagai kepala daerah.

Menutup sambutannya, Bupati mengajak seluruh masyarakat untuk terus mempererat kebersamaan dan menjaga harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.

“Silaturahmi seperti ini menjadi energi positif bagi kami dalam membangun Ketapang. Semoga kebersamaan ini terus terjaga demi mewujudkan daerah yang maju, harmonis, dan berkeadilan,” pungkasnya.

Editor: jok

Gedung TPA Baru di Sungai Melayu Raya, Wujud Kepedulian Pendidikan Generasi Qur'ani

anantapost    April 04, 2026    Comment   

Gedung TPA Baru di Sungai Melayu Raya, Wujud Kepedulian Pendidikan Generasi Qur'ani

Bupati Ketapang Alexander Wilyo menandatangani prasasti sebagai tanda resmi diresmikannya Gedung TPA Masjid Jami’ Al-Muttaqin di Desa Sungai Melayu Raya Baru. 

Anantapost.com - Ketapang. Dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, meresmikan Gedung Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) Masjid Jami’ Al-Muttaqin yang berlokasi di Desa Sungai Melayu Raya Baru, Sabtu (4/4/2026).

Kegiatan peresmian tersebut dirangkaikan dengan agenda selapanan serta halal bihalal bersama masyarakat dan jajaran Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) setempat. Suasana berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan, mencerminkan kuatnya nilai kebersamaan di tengah masyarakat.

Acara diawali dengan sambutan dari panitia pelaksana, dilanjutkan Ketua MWCNU Sungai Melayu Rayak, serta Kepala Desa Sungai Melayu Raya Baru. Dalam kesempatan itu, pemerintah desa menyampaikan apresiasi atas kehadiran Bupati beserta rombongan serta dukungan pemerintah daerah terhadap pembangunan sarana pendidikan keagamaan.

Dalam sambutannya, Bupati menegaskan komitmennya untuk memimpin secara adil dan merangkul seluruh elemen masyarakat tanpa membedakan latar belakang.

“Saya adalah pemimpin bagi seluruh masyarakat Ketapang, tanpa memandang suku maupun agama. Ketapang adalah rumah besar kita bersama yang harus kita jaga dan bangun dengan semangat persatuan,” ujar Alexander Wilyo.

Ia juga mengapresiasi semangat gotong royong masyarakat dalam menghadirkan fasilitas pendidikan keagamaan bagi generasi muda. Menurutnya, keberadaan TPA menjadi bagian penting dalam membentuk karakter anak-anak sejak dini.

“Pembangunan TPA ini adalah investasi jangka panjang. Kita ingin melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berakhlak dan mencintai Al-Qur’an,” tambahnya.

Selain itu, Bupati juga menyinggung komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Ia menyebut, dalam sejumlah kunjungan kerja ke desa, pemerintah kerap menghadirkan layanan kesehatan gratis sebagai bentuk kepedulian nyata.

“Kami berupaya memastikan kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat, salah satunya melalui pelayanan kesehatan gratis di setiap kunjungan ke desa,” jelasnya.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan prosesi penandatanganan prasasti sebagai tanda diresmikannya Gedung TPA Al-Muttaqin, disaksikan oleh para tamu undangan dan masyarakat yang hadir.

Momentum kebersamaan semakin terasa dalam sesi halal bihalal yang diisi dengan saling bersalaman antara Bupati, tokoh agama, pengurus MWCNU, serta warga.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut anggota DPRD Kabupaten Ketapang dari Dapil 4, yakni Thomas Ferlyan, Mochtar, dan Wewen, Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Ketapang KH Abdullah Al Faqir, jajaran Asisten Sekda, kepala OPD, unsur Forkopimcam Sungai Melayu Rayak, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta perwakilan perusahaan swasta.

Kegiatan ditutup dengan makan bersama dan sesi foto, sebagai simbol kebersamaan sekaligus komitmen bersama dalam mewujudkan Kabupaten Ketapang yang maju, harmonis, dan berkeadilan.

Editor: jok

Peresmian Jalan Pelang Jadi Momentum Percepat Mobilitas dan Distribusi Hasil Daerah

anantapost    April 04, 2026    Comment   

Peresmian Jalan Pelang Jadi Momentum Percepat Mobilitas dan Distribusi Hasil Daerah

Bupati Ketapang Alexander Wilyo secara simbolis menggunting pita sebagai tanda diresmikannya peningkatan Ruas Jalan Pelang–Sungai Kepuluk, Sabtu (4/4/2026). Peresmian ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Anantapost.com - Ketapang. Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, secara resmi membuka penggunaan ruas Jalan Pelang–Sungai Kepuluk, Sabtu (4/4/2026). Peresmian difokuskan pada segmen Sta 15+037 hingga Sta 15+397 yang berada di kawasan Café Merah.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan bahwa peningkatan jalan sepanjang hampir 400 meter itu dibangun dengan konstruksi yang dirancang kokoh agar mampu bertahan dalam jangka panjang. Ia menilai, keberadaan jalan tersebut menjadi salah satu elemen penting dalam memperkuat konektivitas antarwilayah di Kabupaten Ketapang.

Ruas ini diketahui memiliki peran strategis sebagai jalur penghubung utama dari sejumlah kecamatan menuju kawasan pesisir maupun pusat Kota Ketapang. Sebaliknya, akses ini juga mempermudah mobilitas dari kota menuju wilayah kecamatan.

Selama ini, jalur Pelang–Sungai Kepuluk–Batu Tajam menjadi urat nadi aktivitas masyarakat, mulai dari distribusi logistik, pengangkutan hasil perkebunan dan pertanian, hingga menunjang pergerakan ekonomi warga.

“Kita berharap dengan kondisi jalan yang semakin baik, pertumbuhan ekonomi masyarakat juga akan meningkat. Saya mengajak seluruh warga untuk bersama-sama menjaga dan merawat infrastruktur ini,” ujar Alexander Wilyo.

Ia menegaskan, pembangunan jalan tidak hanya berfokus pada kelancaran transportasi, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Akses yang lebih baik dinilai akan mempercepat distribusi hasil usaha serta mempermudah jangkauan ke layanan pendidikan dan kesehatan.

Namun demikian, Bupati juga mengingatkan pentingnya aspek keselamatan. Perbedaan elevasi antara badan jalan baru dengan area sekitar dinilai berpotensi menimbulkan risiko bagi pengguna jalan.

“Kami mengimbau masyarakat agar selalu berhati-hati saat melintas, terutama di titik-titik yang masih memiliki perbedaan ketinggian,” tegasnya.

Selain itu, pengendalian tonase kendaraan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Jalan kabupaten tersebut memiliki batas maksimal beban sebesar 8 ton.

Untuk memastikan aturan tersebut dipatuhi, Bupati menginstruksikan Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta aparat desa agar melakukan pengawasan ketat, termasuk pemasangan rambu-rambu sebagai langkah preventif.

Sebagai solusi jangka panjang, Pemerintah Kabupaten Ketapang juga telah mengusulkan pembangunan jembatan timbang di kawasan Jalan Pelang kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

“Kita ingin jalan ini dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Karena itu, kepatuhan terhadap batas tonase menjadi kunci agar kualitas jalan tetap terjaga,” tambahnya.

Peresmian ini dihadiri oleh unsur Forkopimda, anggota DPRD Kabupaten Ketapang, jajaran OPD teknis seperti DPUTR, Dishub, dan Satpol PP, serta para camat, kepala desa, tokoh masyarakat, perwakilan perusahaan, dan insan pers.

Usai kegiatan, rombongan Bupati melanjutkan agenda ke Kecamatan Sungai Melayu Rayak untuk meresmikan TPA Jami’ Al-Muttaqin. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan menghadiri acara selapanan dan halal bihalal bersama masyarakat Sungai Melayu Baru serta warga Nahdliyyin MWCNU setempat.

Momentum tersebut menjadi sarana mempererat hubungan antara pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan pasca perayaan Idulfitri.

Editor: jok

Dispora Ketapang Jaring Atlet Voli Terbaik, Bidik Prestasi di POPDA Kalbar

anantapost    April 04, 2026    Comment   

Dispora Ketapang Jaring Atlet Voli Terbaik, Bidik Prestasi di POPDA Kalbar

Doni Andriawan saat membuka secara resmi seleksi atlet voli pelajar Kabupaten Ketapang, menekankan pentingnya membangun mental juara, disiplin, dan sportivitas sejak dini sebagai bekal menghadapi ajang POPDA Kalimantan Barat.

Anantapost.com - Ketapang. Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Ketapang resmi menggelar seleksi atlet pelajar cabang olahraga bola voli sebagai langkah awal menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) tingkat Provinsi Kalimantan Barat.

Kegiatan yang dipusatkan di Lapangan Bhayangkara Ketapang ini berlangsung selama tiga hari, mulai 3 hingga 5 April 2026. Seleksi diikuti pelajar dari berbagai kecamatan yang antusias bersaing menunjukkan kemampuan terbaik mereka.

Kepala Dispora Kabupaten Ketapang, Doni Andriawan, menegaskan bahwa pembinaan atlet tidak hanya berorientasi pada kemampuan teknis, tetapi juga pembentukan karakter dan mental juara sejak usia dini.

Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara prestasi dan sikap dalam dunia olahraga.

“Kepercayaan diri untuk meraih prestasi itu penting, tetapi harus diiringi disiplin, attitude yang baik, serta menjunjung tinggi sportivitas,” ujarnya saat membuka kegiatan.

Sementara itu, Ketua Umum PBVSI Ketapang yang diwakili Wakil Sekretaris, Elkjaer, menegaskan bahwa proses seleksi harus berjalan profesional, transparan, dan berintegritas.

Menurutnya, seleksi ini menjadi momentum penting untuk menjaring atlet-atlet potensial yang benar-benar siap bersaing di level provinsi.

“Seleksi harus objektif dan mengedepankan kualitas. Kita ingin atlet terpilih benar-benar putra-putri terbaik yang mampu membawa nama baik daerah,” tegasnya.

Melalui proses seleksi yang ketat dan terukur, Dispora Ketapang menargetkan terbentuknya tim bola voli pelajar yang solid dan kompetitif.

Tim yang nantinya terbentuk diharapkan mampu tampil maksimal di ajang POPDA Kalimantan Barat, bahkan mengukir prestasi dengan target meraih medali emas untuk Kabupaten Ketapang.***(jk) 

Ustad Toha: Program Pendidikan dan Inklusi Jadi Bukti Nyata Kinerja Pemda Ketapang

anantapost    April 04, 2026    Comment   

Ustad Toha: Program Pendidikan dan Inklusi Jadi Bukti Nyata Kinerja Pemda Ketapang

Ustad Toha M. Hamim mengapresiasi 1,3 tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang yang dinilai berhasil mendorong pembangunan dan program sosial yang inklusif.

Anantapost.com - Ketapang. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Ketapang melalui Ustad Toha M. Hamim memberikan penilaian positif terhadap kinerja Bupati Ketapang Alexander Wilyo dan Wakil Bupati Jamhuri Amir selama kurang lebih 13 bulan masa kepemimpinan mereka.

Ustad Toha yang membidangi Tarjih, Tajdid, dan Tabligh menyampaikan bahwa berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah menunjukkan arah yang jelas dan progres yang baik di berbagai sektor strategis.

“Kami menilai kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang sejauh ini menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini terlihat dari pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang, mulai dari infrastruktur jalan dan jembatan, penyediaan air bersih melalui PDAM, hingga sektor pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.

Menurutnya, sektor pendidikan menjadi salah satu fokus yang menunjukkan perkembangan signifikan, khususnya dalam peningkatan kualitas tenaga pendidik dan peserta didik.

Ia menyoroti pelaksanaan Program Peningkatan Literasi dan Numerasi yang mulai berjalan sejak tahun 2025 melalui kolaborasi antara Majelis Dikdasmen PNF Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Save The Children dalam program bertajuk KREASI (Kolaborasi untuk Edukasi Anak Indonesia).

“Program KREASI yang telah berjalan selama satu tahun menunjukkan hasil yang cukup baik. Berdasarkan evaluasi, terdapat peningkatan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik,” jelasnya.

Selain itu, Muhammadiyah juga mengapresiasi langkah pemerintah daerah dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui Program INKLUSI serta pendekatan GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion).

Program tersebut, kata Toha, merupakan bentuk kolaborasi antara Pimpinan Pusat Aisyiyah, mitra internasional, serta Pemerintah Kabupaten Ketapang melalui dinas terkait.

“Melalui program INKLUSI dan pendekatan GEDSI, upaya pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak mulai menunjukkan hasil konkret, di antaranya tersusunnya dokumen Peraturan Desa serta draf Peraturan Kepala Daerah terkait Strategi Daerah (Strada),” ungkapnya.

Ia berharap capaian yang telah diraih dapat terus ditingkatkan dengan penguatan kolaborasi lintas sektor guna mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Ketapang.

Editor: jok

NU Ketapang Apresiasi Kinerja Alexander–Jamhuri, Infrastruktur Jadi Kunci Percepatan Ekonomi

anantapost    April 03, 2026    Comment   

NU Ketapang Apresiasi Kinerja Alexander–Jamhuri, Infrastruktur Jadi Kunci Percepatan Ekonomi

Ketua Tanfidziyah PC NU Ketapang, KH Abdullah Al Faqir, menyampaikan dukungan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Ketapang di bawah kepemimpinan Alexander Wilyo dan Jamhuri Amir, seraya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi mengawal pembangunan daerah.

Anantapost.com - Ketapang. Ketua Tanfidziyah PC Nahdlatul Ulama (NU) Ketapang, KH Abdullah Al Faqir, menilai kepemimpinan Bupati Ketapang Alexander Wilyo bersama Wakil Bupati Jamhuri Amir dalam satu tahun terakhir menunjukkan arah pembangunan yang jelas dan kinerja yang progresif.

Penilaian tersebut disampaikan menyusul berbagai langkah strategis pemerintah daerah, khususnya dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dasar.

“Apa yang sudah dilakukan selama ini sangat baik. Upaya percepatan ekonomi dengan mendahulukan pembangunan infrastruktur, terutama akses transportasi, merupakan langkah strategis yang patut didukung bersama,” ujar KH Abdullah Al Faqir, Jumat (3/4/2026).

Ia menegaskan, kebijakan percepatan ekonomi yang dijalankan pemerintah daerah bukanlah langkah instan, melainkan hasil dari perencanaan yang matang dan berkelanjutan, bahkan telah dirancang sebelum masa kepemimpinan saat ini berjalan.

Menurutnya, fokus pada pembangunan infrastruktur merupakan fondasi penting dalam memperkuat konektivitas wilayah sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Ketapang.

Selain aspek pembangunan fisik, KH Abdullah juga mengapresiasi keterbukaan pemerintah daerah dalam membangun komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat. Ia menilai, pola komunikasi yang aktif menjadi indikator kepemimpinan yang inklusif dan kolaboratif.

“Komunikasi yang terus dijalin dengan semua elemen merupakan bagian dari kepemimpinan yang sehat. Pembangunan tidak bisa berjalan sendiri, tetapi membutuhkan sinergi semua pihak,” ungkapnya.

Sebagai pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Khairat, ia menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, masyarakat tidak cukup hanya menjadi pengamat, tetapi juga harus terlibat melalui gagasan dan masukan konstruktif.

“Dukung program yang ada, sekaligus berikan sumbangsih pemikiran. Dengan begitu, program strategis daerah dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat luas,” ajaknya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan agar kritik terhadap pemerintah tetap disampaikan secara objektif, proporsional, dan tidak dilandasi sentimen sempit yang justru mengaburkan penilaian terhadap capaian yang sudah ada.

“Kritik itu penting, tetapi harus adil, berimbang, dan disampaikan secara bijak. Dengan cara itu, kita bisa melihat secara jernih mana yang sudah baik dan mana yang perlu diperbaiki,” tegasnya.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak terjebak pada penilaian personal terhadap pemimpin, melainkan lebih fokus pada kinerja dan hasil nyata pembangunan.

Ke depan, KH Abdullah mendorong Pemerintah Kabupaten Ketapang untuk terus menjaga konsistensi pembangunan, meskipun dihadapkan pada tantangan efisiensi anggaran. Dengan dukungan masyarakat dan kolaborasi lintas sektor, ia optimistis pembangunan daerah dapat terus berjalan optimal.

“Yang terpenting adalah komitmen bersama untuk memajukan Ketapang. Selama itu terjaga, masyarakat tentu akan terus memberikan dukungan,” pungkasnya.

Editor: jok

Pembangunan Berlanjut: Ketapang Sukses Realisasikan Program 2025, Fokus Lanjut di 2026

anantapost    April 03, 2026    Comment   

Pembangunan Berlanjut: Ketapang Sukses Realisasikan Program 2025, Fokus Lanjut di 2026

Bupati Ketapang Alexander Wilyo Saat diwawancarai oleh awak media

Anantapost.com – Ketapang. Pemerintah Kabupaten Ketapang terus menunjukkan komitmennya dalam pembangunan daerah. Sepanjang tahun 2025, sejumlah program strategis dan prioritas kepala daerah telah berhasil direalisasikan dan pada tahun 2026 pembangunan kembali dilanjutkan dengan berbagai program prioritas.

‎

‎Pada tahun 2025, pembangunan dilakukan diberbagai bidang termasuk peningkatan infrastruktur untuk mendukung aktivitas masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dari data Bappeda program yang telah terealisasi adalah rekonstruksi dan peningkatan Jalan Sungai Kepuluk–Batu Tajam. Perbaikan jalan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam beraktivitas serta memperlancar distribusi barang, terutama di wilayah pedalaman.

‎

‎Selain itu, peningkatan Jalan Sei Awan Kiri–Tanjungpura juga telah dilaksanakan. Jalan ini menjadi jalur penting yang membantu konektivitas antarwilayah dan mempercepat akses masyarakat ke berbagai pusat kegiatan.

‎

‎Peningkatan Jalan Sedawak–Sukaraja turut diselesaikan, sehingga masyarakat kini dapat menikmati akses transportasi yang lebih nyaman dan aman. Di samping itu, lanjutan pembangunan jembatan Periangan terus berjalan sebagai bagian dari upaya memperkuat jaringan infrastruktur di daerah.

‎

‎Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) indoor juga menjadi bagian dari program yang terus dilanjutkan dan ditargetkan selesai pada tahun 2027 mendatang, di mana fasilitas ini diharapkan dapat menjadi sarana olahraga sekaligus ruang kegiatan bagi masyarakat dan generasi muda di Kabupaten Ketapang.

Selain itu, di dunia pendidikan melalui program prioritas kepala daerah, Pemda Ketapang telah merealisasikan pemberian bantuan seragam sekolah beserta ATK gratis untuk 6.000 pelajar SD dan 2.500 pelajar SMP se Kabupaten Ketapang.

Program prioritas di dunia pendidikan lainnya di periode Bupati saat ini yang sudah teralisasi pada tahun 2025 lalu yakni pemberian Kartu Ketapang Pintar berupa bantuan beasiswa sebanyak 4.111 peserta didik dari SD hingga SMP yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Ketapang.

Tak hanya itu, program pemerintah lainnya menyasar ke para pelaku usaha UMKM, BPJS dan program kegiatan positif lainnya.

‎

‎Memasuki tahun 2026, pemerintah daerah kembali melanjutkan pembangunan termasuk prioritas kepala daerah dengan fokus yang tidak hanya pada infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan.

‎

‎Di sektor infrastruktur, peningkatan Jalan Pelang–Sungai Kepuluk terus dilakukan untuk mempermudah akses antarwilayah. Selain itu, pembangunan jembatan rangka baja di Riam Perjuangan juga dilanjutkan guna mendukung kelancaran transportasi masyarakat.

‎

‎Perbaikan jalan pada ruas Sungai Kepuluk–Batu Tajam juga kembali menjadi perhatian untuk memastikan akses yang semakin baik, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedalaman.

‎

‎Pada sektor kesehatan, pembangunan Puskesmas di Kecamatan Tumbang Titi dan Kecamatan Kendawangan menjadi langkah penting dalam meningkatkan pelayanan kesehatan. Dengan adanya fasilitas ini, masyarakat diharapkan dapat memperoleh layanan yang lebih dekat dan mudah dijangkau.

‎

‎Sementara itu, pembangunan GOR indoor juga terus dilanjutkan sebagai sarana penunjang kegiatan olahraga dan pembinaan atlet daerah.

‎

‎Di bidang pendidikan, pemerintah Kabupaten Ketapang menjalankan program yang menjadi prioritas kepala daerah, berupa pemberian seragam, buku, dan peralatan sekolah secara gratis kepada pelajar. Selain itu, beasiswa juga diberikan kepada pelajar berprestasi dan kurang mampu sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

‎

Bupati Ketapang, Alexander Wilyo saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa rangkaian program yang telah direalisasikan pada tahun 2025 dan yang terus dijalankan pada tahun 2026, sebagai wujud komitmen pihaknya untuk terus menghadirkan pembangunan yang nyata dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Di tengah efisiensi anggaran dari pusat, ikhtiar tidak boleh putus, kita lakukan dengan berbagai cara terutama terkait Peningkatan infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan yang diharapkan mampu mendorong kemajuan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Untuk itu, Bupati juga mengajak untuk seluruh elemen masyarakat bersama-sama membangun Ketapang dengan menjaga persaudaraan, keharmonisan serta semangat gotong royong dan berpikir positif untuk memajukan Ketapang.

Editor: jok

Penggunaan BLUD RSUD dr Agoesdjam Diduga Tak Sesuai, Polisi Turun Tangan

anantapost    April 01, 2026    Comment   

Penggunaan BLUD RSUD dr Agoesdjam Diduga Tak Sesuai, Polisi Turun Tangan

Tampak gedung RSUD dr Agoesdjam di Kabupaten Ketapang yang menjadi sorotan dalam penyelidikan dugaan penyimpangan penggunaan anggaran tahun 2024 oleh Polres Ketapang.

Anantapost.com - Ketapang. Polres Ketapang tengah menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di RSUD dr Agoesdjam untuk tahun anggaran 2024.

Sejumlah pihak telah dimintai keterangan guna mengurai proses penggunaan anggaran, khususnya yang bersumber dari dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Informasi yang dihimpun menyebutkan, pemeriksaan melibatkan staf bagian tata usaha rumah sakit serta pihak dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang.

Kepala Bagian Tata Usaha RSUD dr Agoesdjam, Prajuneka, membenarkan adanya proses penyelidikan tersebut. Ia menyebut, langkah yang dilakukan aparat penegak hukum berkaitan dengan laporan dugaan ketidaksesuaian pemanfaatan dana BLUD.

“Secara umum, penyelidikan ini terkait pemanfaatan dana BLUD yang dilaporkan tidak sesuai,” ujar Prajuneka saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (1/4/2026).

Ia menambahkan, sejumlah staf telah memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan keterangan di Mapolres Ketapang.

“Beberapa staf kami sudah hadir untuk memberikan klarifikasi sesuai permintaan penyidik. Kami menghormati proses hukum yang berjalan dan bersikap kooperatif,” tambahnya.

Sementara itu, sumber internal di Polres Ketapang yang enggan disebutkan namanya membenarkan adanya proses penyelidikan tersebut. Dari total anggaran rumah sakit yang mencapai puluhan miliar rupiah pada 2024, terutama pada pos belanja rutin, terdapat indikasi penggunaan yang dinilai tidak sesuai.

Penyelidikan ini disebut merupakan tindak lanjut dari informasi awal yang diterima aparat terkait dugaan ketidakwajaran dalam pengelolaan anggaran. Prosesnya pun dikabarkan telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Polres Ketapang, khususnya Satuan Reserse Kriminal, belum memberikan keterangan resmi meski permintaan konfirmasi telah diajukan.***(red) 

Kapolres Ketapang: Kasus Perundungan Anak Diproses Sesuai UU SPPA

anantapost    Maret 30, 2026    Comment   

Kapolres Ketapang: Kasus Perundungan Anak Diproses Sesuai UU SPPA

Kapolres Ketapang AKBP Muhammad Harris didampingi Wakapolres, Kasat Reskrim dan KPPAD Kabupaten Ketapang saat menunjukkan barang bukti dalam konferensi pers kasus perundungan anak yang sempat viral, Senin (30/3/2026).

Anantapost.com - Ketapang. Kepolisian Resor (Polres) Ketapang menggelar konferensi pers terkait penanganan kasus perundungan disertai kekerasan fisik terhadap anak di bawah umur yang sempat viral di media sosial.

Konferensi pers yang berlangsung di aula Mapolres Ketapang, Senin (30/3/2026), dipimpin langsung oleh Kapolres Ketapang AKBP Muhammad Harris, didampingi Wakapolres Kompol Hoerrudin, Kasat Reskrim Iptu Deddy Syahputra Bintang, serta Kepala KPPAD Kabupaten Ketapang, Elias.

Dalam keterangannya, Kapolres mengungkapkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Selasa (24/3/2026) sekitar pukul 15.00 WIB di kawasan tepian sungai, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang.

Korban merupakan seorang anak perempuan berinisial GA (13). Sementara itu, pelaku utama berinisial NN (14), bersama dua rekannya AFS (13) dan AB (13), diduga melakukan aksi kekerasan yang dipicu persoalan pribadi.

“Awalnya pelaku utama mengonfrontasi korban terkait dugaan penghinaan verbal. Karena korban tidak merespons, pelaku tersulut emosi dan melakukan kekerasan fisik yang kemudian diikuti oleh dua pelaku lainnya,” ujar AKBP Muhammad Harris.

Setelah kejadian, korban ditinggalkan begitu saja oleh para pelaku. Dalam kondisi terluka, korban pulang ke rumah dan melaporkan peristiwa tersebut kepada orang tuanya, yang kemudian melanjutkan dengan membuat laporan ke Polsek Tumbang Titi.

“Korban mengalami sakit dan trauma, kemudian orang tuanya melapor ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti,” tambahnya.

Meski kasus ini menyita perhatian publik, pihak kepolisian memastikan tidak melakukan penahanan terhadap ketiga pelaku. Keputusan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Kapolres menjelaskan, berdasarkan ketentuan Pasal 32 UU SPPA, penahanan hanya dapat dilakukan terhadap anak berusia minimal 14 tahun dengan ancaman pidana di atas tujuh tahun. Selain itu, keterbatasan fasilitas ruang tahanan khusus anak di Ketapang juga menjadi pertimbangan.

“Kami mengedepankan mekanisme diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU SPPA. Proses ini memberikan ruang penyelesaian di luar pengadilan dengan melibatkan pihak korban dan pelaku,” tegasnya.

Ia menambahkan, kelanjutan proses hukum sangat bergantung pada keputusan pihak korban.

“Apabila korban bersedia memaafkan, maka perkara dapat diselesaikan melalui diversi. Namun jika tidak, proses hukum tetap akan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” lanjut Kapolres.

Dalam penanganan kasus ini, penyidik menerapkan Pasal 80 ayat (1) juncto Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana maksimal tiga tahun enam bulan penjara. Polisi memilih menggunakan ketentuan khusus (lex specialis) yang dinilai lebih relevan dibandingkan aturan umum dalam KUHP.

Saat ini, ketiga Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dititipkan kepada keluarga masing-masing di wilayah Kota Ketapang dengan pengawasan ketat bersama KPPAD.

Sementara itu, Kepala KPPAD Ketapang, Elias, memastikan seluruh proses penanganan perkara telah berjalan sesuai prinsip perlindungan anak.

“Kami memastikan setiap tahapan dilakukan sesuai prosedur sistem peradilan pidana anak, dengan tetap memperhatikan hak korban maupun pelaku,” ujarnya.

Di sisi lain, kondisi korban GA dilaporkan masih dalam perawatan intensif dan mendapatkan pendampingan psikologis guna memulihkan trauma akibat kejadian tersebut.***(jok) 

Kasus Warga Ketapang Disorot, Kuasa Hukum Sebut Ada Pola Kriminalisasi Konflik Agraria

anantapost    Maret 30, 2026    Comment   

Kasus Warga Ketapang Disorot, Kuasa Hukum Sebut Ada Pola Kriminalisasi Konflik Agraria

anantapost.com – Sidang perdana perkara yang menjerat Muhammad Sood dan Didi, warga Desa Teluk Bayur, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang, menuai sorotan dari tim kuasa hukum. Dalam sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Ketapang, Senin (30/3/2026), kuasa hukum menilai dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak jelas dan berpotensi cacat formil.

Tim kuasa hukum yang terdiri dari Yudi Rijali Muslim, SH., MH dan Saaqib Faiz Ba’arrffan, SH., MH menyatakan bahwa hingga sidang berlangsung, pihaknya tidak menerima dokumen pendukung selain surat dakwaan, sehingga dinilai menghambat proses pembelaan dan bertentangan dengan prinsip peradilan yang adil (fair trial).

Menurut Saaqib, pihaknya telah meminta dokumen-dokumen yang relevan sebagai dasar pembelaan, namun jaksa tidak dapat menunjukkannya dalam persidangan.

“Kami telah meminta dokumen pendukung sebagai dasar pembelaan, namun hingga sidang berlangsung dokumen tersebut tidak diberikan. Kondisi ini mencederai prinsip fair trial atau peradilan yang adil,” ujarnya.

Atas kondisi tersebut, tim kuasa hukum memastikan akan mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap dakwaan dalam waktu dua minggu ke depan karena menilai dakwaan tidak disusun secara jelas dan tidak memenuhi syarat formil.

Sementara itu, Yudi Rijali Muslim menilai substansi dakwaan tidak hanya kabur, tetapi juga terkesan dipaksakan karena kliennya tidak mengakui perbuatan yang didakwakan sebagai tindak pidana. Ia juga menilai tidak adanya ruang perdamaian semakin memperkuat dugaan bahwa perkara ini bukan murni perkara pidana.

Lebih lanjut, Yudi mengaitkan perkara tersebut dengan konflik agraria yang lebih luas di wilayah Ketapang, khususnya konflik antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang kerap berujung pada proses hukum terhadap warga.

Menurutnya, terdapat pola berulang di mana masyarakat yang mempertahankan hak atas tanah justru berhadapan dengan proses pidana. Ia menyebut persoalan ini bukan sekadar perkara pidana, melainkan bagian dari konflik agraria yang kompleks.

Ia juga menyampaikan bahwa persoalan tersebut sebelumnya telah dibawa ke tingkat nasional melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Komisi III DPR RI sebagai bagian dari upaya advokasi terhadap dugaan ketidakadilan yang dialami masyarakat.

Sidang kemudian ditunda dan akan dilanjutkan pada 13 April 2026 dengan agenda persidangan berikutnya.

Perkara ini dinilai menjadi ujian bagi penegakan hukum di daerah, terutama dalam memastikan proses hukum berjalan secara objektif, independen, dan tidak digunakan sebagai alat untuk menekan masyarakat yang sedang berhadapan dengan kepentingan korporasi. dika

Perkuat Basis di Daerah, Jagadilaga Siapkan Kepengurusan di 20 Kecamatan

anantapost    Maret 25, 2026    Comment   

Perkuat Basis di Daerah, Jagadilaga Siapkan Kepengurusan di 20 Kecamatan

Panglima Besar Laskar Jagadilaga, Daniel. 

Anantapost.com - Ketapang. Organisasi masyarakat (ormas) Laskar Jagadilaga mempercepat konsolidasi internal dengan memperluas jaringan kepengurusan hingga ke tingkat kecamatan di Kabupaten Ketapang. Langkah ini ditargetkan rampung dalam waktu dekat sebagai bagian dari penguatan struktur organisasi di daerah.

Panglima Besar Jagadilaga, Daniel, mengungkapkan bahwa proses pembentukan kepengurusan di 20 kecamatan kini telah memasuki tahap akhir. Sebagian besar struktur organisasi, kata dia, sudah terbentuk dan tinggal menunggu penyempurnaan teknis sebelum resmi dijalankan.

“Pembentukan perwakilan di 20 kecamatan di Kabupaten Ketapang saat ini sudah hampir rampung. Kami tinggal menyelesaikan beberapa hal teknis sebelum masuk ke tahap berikutnya,” ujar Daniel, Selasa (24/3/2026).

Ia menegaskan, ekspansi struktur ini merupakan langkah strategis untuk memperluas peran organisasi sekaligus memperkuat koordinasi di tingkat akar rumput. Dengan terbentuknya kepengurusan di kecamatan, diharapkan aktivitas organisasi dapat berjalan lebih efektif dan terarah.

“Kami ingin memastikan kehadiran Laskar Jagadilaga benar-benar dirasakan hingga ke tingkat kecamatan. Dengan struktur yang lebih dekat ke masyarakat, koordinasi dan gerak organisasi akan jauh lebih optimal,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga tengah mematangkan agenda pelantikan bagi para pengurus kecamatan yang telah terbentuk. Pelantikan tersebut akan menjadi momentum awal dalam menggerakkan berbagai program organisasi ke depan.

“Dalam waktu dekat, kami akan menggelar pelantikan bagi perwakilan kecamatan yang sudah terbentuk. Ini menjadi langkah awal untuk menjalankan program-program organisasi secara lebih masif,” tegas Daniel.

Ia berharap, dengan terbentuknya struktur yang solid hingga ke tingkat kecamatan, Laskar Jagadilaga dapat berkontribusi positif bagi masyarakat, sekaligus menjadi mitra strategis dalam menjaga stabilitas dan ketertiban di daerah.

Rencananya, pelantikan akan dilaksanakan setelah seluruh proses administrasi dan koordinasi internal organisasi dinyatakan tuntas.***(jk) 

Safari Idulfitri Bupati Ketapang, Pererat Soliditas Forkopimda dan Tokoh Daerah

anantapost    Maret 21, 2026    Comment   

Safari Idulfitri Bupati Ketapang, Pererat Soliditas Forkopimda dan Tokoh Daerah

Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, berjabat tangan dengan Wakil Bupati dalam suasana hangat Idulfitri 1447 Hijriah, sebagai simbol kebersamaan dan komitmen memperkuat sinergi membangun Kabupaten Ketapang yang lebih maju.

Anantapost.com - Ketapang. Momentum Hari Raya Idulfitri 1 Syawal 1447 Hijriah dimanfaatkan Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, untuk memperkuat sinergi antar unsur pimpinan daerah melalui rangkaian safari silaturahmi di Kabupaten Ketapang, Sabtu (21/3/2026).

Didampingi rombongan, Bupati memulai kunjungan dari Rumah Dinas Wakil Bupati, kemudian berlanjut ke kediaman Ketua dan Wakil Ketua DPRD. Agenda silaturahmi juga menyasar Mapolres Ketapang, Rumah Dinas Danlanal, hingga kediaman Sekretaris Daerah, para asisten, serta tokoh masyarakat yang tergabung dalam Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Ketapang (TP2K).

Kunjungan tersebut berlangsung dalam suasana hangat khas Idulfitri. Di setiap lokasi, rombongan disambut dengan jamuan tradisional seperti ketupat, opor ayam, rendang, hingga kuliner khas daerah seperti ketupat colet dan serundeng.

Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, menegaskan bahwa silaturahmi Lebaran bukan sekadar tradisi, melainkan sarana strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor.

“Hari Raya Idulfitri menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan, memperkuat komunikasi, dan membangun sinergi antar seluruh elemen daerah. Dengan kebersamaan yang solid, kita optimistis mampu menjawab tantangan pembangunan ke depan,” ujarnya.

Ia menambahkan, kolaborasi yang terjalin dalam suasana kekeluargaan ini menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas daerah sekaligus mendorong percepatan pembangunan.

“Kita ingin memastikan bahwa semangat gotong royong terus hidup. Semua pihak harus bergerak bersama demi mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Ketapang,” tambahnya.

Melalui rangkaian silaturahmi ini, Pemerintah Kabupaten Ketapang menegaskan komitmennya dalam membangun hubungan harmonis antar pemangku kepentingan, sebagai langkah nyata menuju daerah yang lebih maju dan mandiri.

Editor: jk

Sentuhan Humanis Polri, Polres Ketapang Bagi Takjil dan Sampaikan Imbauan Keselamatan

anantapost    Maret 20, 2026    Comment   

Sentuhan Humanis Polri, Polres Ketapang Bagi Takjil dan Sampaikan Imbauan Keselamatan

Kapolres Ketapang, Muhammad Harris, turun langsung ke jalan membagikan takjil kepada para pengendara sebagai wujud kepedulian dan kedekatan Polri dengan masyarakat di bulan suci Ramadan.

Anantapost.com – Ketapang. Momentum bulan suci Ramadan dimanfaatkan jajaran Polres Ketapang untuk mempererat kedekatan dengan masyarakat melalui aksi sosial berbagi takjil gratis. Kegiatan ini digelar di salah satu titik strategis di Kota Ketapang pada Kamis (19/03/2026), menyasar para pengendara yang masih berada di perjalanan menjelang waktu berbuka puasa.

Kapolres Ketapang, Muhammad Harris, turun langsung ke lapangan bersama pejabat utama. Mereka membagikan paket takjil kepada pengendara roda dua maupun roda empat yang melintas.

Aksi tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat. Para pengendara terlihat antusias menerima takjil, terlebih bagi mereka yang belum sempat menyiapkan makanan berbuka di tengah perjalanan.

Dalam keterangannya, Kapolres menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat, khususnya di bulan Ramadan yang sarat nilai kebersamaan dan kepedulian sosial.

“Kami ingin berbagi kebahagiaan dengan masyarakat. Semoga apa yang kami lakukan ini dapat bermanfaat dan menjadi ladang amal bagi kita semua,” ujarnya.

Tak hanya berbagi, petugas juga memanfaatkan momentum tersebut untuk memberikan edukasi kepada pengguna jalan. Imbauan agar selalu mematuhi aturan lalu lintas dan mengutamakan keselamatan disampaikan secara langsung kepada para pengendara.

Hal ini dinilai penting, mengingat meningkatnya mobilitas masyarakat menjelang waktu berbuka puasa yang kerap berpotensi menimbulkan kepadatan hingga risiko kecelakaan.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib dan lancar dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan. Masyarakat pun mengapresiasi langkah Polres Ketapang yang dinilai tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga hadir secara nyata melalui aksi sosial yang menyentuh langsung kebutuhan warga.

Melalui kegiatan ini, Polres Ketapang kembali menegaskan komitmennya sebagai institusi yang humanis, dengan terus membangun kedekatan dan kepercayaan publik di tengah masyarakat.

Editor: jok

Wartawan Amir Jadi Tumbal, Ketum PWO Dwipa: Stop Sandiwara OTT untuk Kriminalisasi Jurnalis!

anantapost    Maret 19, 2026    Comment   

Wartawan Amir Jadi Tumbal, Ketum PWO Dwipa: Stop Sandiwara OTT untuk Kriminalisasi Jurnalis!

Ketua Umum Perkumpulan Wartawan Online Dwipantara (PWO Dwipa),

Anantapost.com - Jakarta. Ketua Umum Perkumpulan Wartawan Online Dwipantara (PWO Dwipa), Feri Rusdiono, mengutuk keras operasi tangkap tangan (OTT) yang diduga setingan terhadap jurnalis Amir. 

Ia menilai tindakan itu melanggar komitmen Memorandum of Understanding (MOU) antara Dewan Pers dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Feri Rusdiono menegaskan bahwa MOU Dewan Pers-Polri yang telah diteken sejak 2019 wajib menjadi pedoman utama dalam penanganan kasus yang melibatkan wartawan.

 "OTT ini jelas setingan dan merusak independensi jurnalisme. Dewan Pers dan Polri harus menyesuaikan prosedur dengan aturan MOU, bukan asal tangkap tanpa verifikasi fakta," tegas Feri dalam pernyataan resminya kepada media, Kamis (19/3).Kasus Amir menjadi sorotan karena diduga merupakan upaya kriminalisasi profesi jurnalistik.

 PWO Dwipa mendesak Dewan Pers segera turun tangan melakukan mediasi dan memastikan hak wartawan terlindungi sesuai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. "Ini bukan pertama kalinya wartawan jadi korban rekayasa. Polri harus transparan, atau kepercayaan publik terhadap penegak hukum runtuh," tambah Feri.

Hingga kini, Polri belum merespons secara resmi tudingan tersebut. PWO Dwipa berencana menggelar aksi solidaritas jika OTT Amir tidak dibatalkan dan proses hukumnya disesuaikan dengan standar jurnalistik.

(Red) 

Standar Gizi Dilanggar, Operasional SPPG Delta Pawan Dihentikan Sementara

anantapost    Maret 17, 2026    Comment   

Standar Gizi Dilanggar, Operasional SPPG Delta Pawan Dihentikan Sementara

Dapur SPPG Delta Pawan dihentikan sementara. Temuan menu tak sesuai gizi jadi alasan utama evaluasi.(gambar Ilustrasi) 

Anantapost.com - Ketapang. Kegiatan operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, untuk sementara waktu dihentikan. Kebijakan ini diambil setelah ditemukan menu yang tidak sesuai standar dalam penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah penghentian tersebut dipicu oleh ditemukannya makanan berupa permen dan cokelat dalam paket yang dibagikan kepada penerima manfaat. Temuan ini dinilai bertentangan dengan ketentuan gizi yang telah ditetapkan dalam program MBG.

Kepala Program MBG Regional Kalimantan Barat, Agus Kurniawi, menegaskan bahwa pihaknya langsung mengambil tindakan tegas atas temuan tersebut.

“Karena itu, dilakukan penutupan sementara operasional SPPG Ketapang Delta Pawan Suka Harja 1 sampai hasil pemeriksaan selesai dan dapur tersebut dinyatakan kembali memenuhi standar mutu gizi yang berlaku,” ujar Agus, Senin (16/3/2026).

Ia menjelaskan, keputusan penghentian sementara itu merujuk pada surat resmi Badan Gizi Nasional bernomor 933/D.TWS/03/2026 tertanggal 14 Maret 2026.

Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa kebijakan diambil menyusul laporan dari Kepala SPPG setempat pada 10 Maret 2026 terkait adanya indikasi penyimpangan menu, yakni ditemukannya permen dan cokelat dalam distribusi MBG.

Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui pengecekan lapangan serta hasil koordinasi dengan pihak regional, yang menguatkan adanya ketidaksesuaian menu dengan standar mutu gizi.

Agus menekankan bahwa penghentian operasional ini merupakan bagian dari komitmen menjaga kualitas program.

“Program MBG memiliki standar gizi yang jelas. Setiap menu yang disalurkan harus memenuhi ketentuan tersebut, sehingga jika ditemukan ketidaksesuaian maka akan dilakukan evaluasi dan penanganan segera,” tegasnya.

Selain itu, ia mengingatkan seluruh pengelola dapur MBG agar mematuhi ketentuan dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2025 terkait percepatan pengelolaan keamanan pangan di SPPG.

Saat ini, Badan Gizi Nasional masih melakukan pendalaman untuk mengetahui penyebab pasti munculnya menu yang tidak sesuai tersebut.

“Selama proses investigasi berlangsung, operasional dapur SPPG Ketapang Delta Pawan Suka Harja 1 akan tetap dihentikan sementara hingga dinyatakan kembali memenuhi ketentuan mutu gizi dan keamanan pangan,” pungkas Agus.

Editor: jk

Supervisi Ketupat Kapuas 2026, Polda Kalbar Tekankan Kesiapsiagaan Maksimal di Ketapang

anantapost    Maret 17, 2026    Comment   

Supervisi Ketupat Kapuas 2026, Polda Kalbar Tekankan Kesiapsiagaan Maksimal di Ketapang

Tim supervisi Polda Kalbar melakukan pemeriksaan administrasi Operasi Ketupat Kapuas 2026 di Polres Ketapang, sebagai langkah memastikan kesiapan personel. 

Anantapost.com - Ketapang. Polda Kalimantan Barat melalui Kepala Biro Operasi (Karoops) melakukan supervisi langsung terhadap pelaksanaan Operasi Ketupat Kapuas 2026 di wilayah hukum Polres Ketapang, Selasa (17/03/2026). Langkah ini dilakukan guna memastikan kesiapan pengamanan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah berjalan optimal.

Kegiatan yang digelar di Aula Polres Ketapang itu dipimpin oleh Karoops Polda Kalbar Kombes Pol. Marsdianto bersama tim, dan disambut Kapolres Ketapang AKBP Muhammad Harris beserta jajaran pejabat utama serta personel yang terlibat operasi.

Kapolres Ketapang AKBP Muhammad Harris dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Ia menilai supervisi ini menjadi dorongan penting bagi jajarannya dalam meningkatkan kualitas pengamanan selama periode Lebaran.

“Kami mengucapkan selamat datang kepada Karoops Polda Kalbar beserta tim. Kehadiran ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus mengoptimalkan kesiapsiagaan dalam pelaksanaan Operasi Ketupat Kapuas 2026, demi memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia juga memaparkan sejumlah langkah strategis yang telah disiapkan, mulai dari pendirian pos pengamanan dan pos pelayanan, penggelaran personel di titik-titik rawan, hingga penguatan sinergi lintas instansi seperti TNI, Dinas Perhubungan, dan pihak terkait lainnya.

Sementara itu, Karoops Polda Kalbar Kombes Pol. Marsdianto menegaskan bahwa Operasi Ketupat merupakan operasi kemanusiaan yang mengedepankan pelayanan publik. Oleh sebab itu, ia meminta seluruh personel bekerja secara profesional dengan pendekatan humanis.

“Seluruh personel harus memahami tugas dan tanggung jawabnya. Laksanakan operasi ini dengan profesional, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk kemacetan arus mudik dan balik, serta memastikan distribusi bahan pokok dan bahan bakar minyak tetap lancar selama periode Lebaran.

Selain itu, pelayanan di pos pengamanan dan pos pelayanan diminta benar-benar maksimal, dengan mengedepankan kecepatan respons, keramahan, serta menjaga kondisi fisik dan keselamatan personel di lapangan.

Supervisi ini ditutup dengan sesi pendalaman materi, tanya jawab, serta pemeriksaan administrasi dan kesiapan teknis di lapangan sebagai bagian dari evaluasi guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan Operasi Ketupat Kapuas 2026 di Ketapang.

Editor: jok

Hidup Berdampingan di Tengah Ramadan, Umat Hindu Sedahan Jaya Sambut Nyepi dengan Khidmat

anantapost    Maret 16, 2026    Comment   

Hidup Berdampingan di Tengah Ramadan, Umat Hindu Sedahan Jaya Sambut Nyepi dengan Khidmat

Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Kayong Utara, Komang Surapada, saat memberikan keterangan terkait rangkaian pelaksanaan Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1948 yang akan digelar umat Hindu di Kampung Bali, Desa Sedahan Jaya, Kecamatan Sukadana. 

Anantapost.com - Kayong Utara. Tahun 2026 menjadi periode yang unik bagi masyarakat Indonesia karena sejumlah hari besar keagamaan berlangsung hampir beriringan. Setelah perayaan Tahun Baru Imlek dan Hari Raya Nyepi, umat Islam juga tengah menjalankan ibadah puasa Ramadan yang kemudian disusul dengan Hari Raya Idul Fitri dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Kondisi tersebut menciptakan suasana kebersamaan di tengah keberagaman masyarakat. Di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, umat Hindu yang tinggal di kawasan Kampung Bali, Desa Sedahan Jaya, Kecamatan Sukadana, juga bersiap menyambut Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1948 yang jatuh pada 19 Maret 2026.

Komunitas Hindu keturunan Bali di wilayah tersebut setiap tahunnya melaksanakan rangkaian ritual Nyepi dengan penuh kekhusyukan sebagai bentuk penyucian diri sekaligus menjaga harmoni dengan alam.

Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Kayong Utara, Komang Surapada, menjelaskan bahwa sebelum memasuki puncak perayaan Nyepi, umat Hindu terlebih dahulu menjalankan beberapa tahapan ritual.

“Untuk perayaan Nyepi atau Tahun Saka 1948 ini akan diawali dengan Melasti pada tanggal 17 Maret, kemudian pada tanggal 18 Maret dilaksanakan Tawur Kesanga,” ujar Komang saat dikonfirmasi, Minggu (15/3/2026).

Ia menerangkan, prosesi Melasti merupakan ritual penyucian berbagai sarana keagamaan sekaligus simbol pembersihan alam semesta. Melalui upacara tersebut, umat Hindu diyakini dapat membersihkan diri secara lahir maupun batin sebelum memasuki Hari Raya Nyepi.

Selain Melasti, sehari sebelum Nyepi juga dilaksanakan upacara Tawur Kesanga. Ritual ini merupakan bentuk persembahan untuk menjaga keseimbangan alam dan ditujukan kepada makhluk-makhluk yang kedudukannya berada di bawah manusia.

Menurut Komang, tujuan dari upacara tersebut adalah agar saat Hari Raya Nyepi berlangsung, umat manusia dapat menjalankan ibadah dengan tenang tanpa adanya gangguan dari unsur-unsur negatif.

Menariknya, berbeda dengan sejumlah daerah lain di Indonesia, perayaan Nyepi di Desa Sedahan Jaya tidak diiringi tradisi ogoh-ogoh.

Sebagai alternatif, masyarakat setempat memilih menggelar pawai obor sebagai bagian dari rangkaian kegiatan menjelang Nyepi.

“Kalau kami tidak pernah bikin Ogoh-ogoh cukup pakai obor saja,” jelasnya.

Komang menambahkan bahwa Hari Raya Nyepi berlangsung selama 24 jam penuh, dimulai pada 19 Maret pukul 06.00 WIB hingga 20 Maret pukul 06.00 WIB.

“Mulai dari Jam 06.00 WIB pagi sampai ke esokaan harinya jam 06.00 WIB lagi, yang mana artinya 24 Jam. Dalam perayaan Nyepi kita melaksanakan Catur Brata Penyepian, artinya ada empat hal yang tidak boleh kita laksanakan,” katanya.

Catur Brata Penyepian tersebut meliputi Amati Geni, yaitu tidak menyalakan api atau listrik; Amati Karya, tidak melakukan pekerjaan; Amati Lelungan, tidak bepergian; serta Amati Lelanguan, yaitu tidak mencari hiburan.

Setelah masa Nyepi berakhir, umat Hindu kemudian melaksanakan tradisi Ngembak Geni. Pada momen ini masyarakat kembali menyalakan api atau listrik, saling bersilaturahmi, serta memulai kembali aktivitas sehari-hari.

Tahun ini, pelaksanaan Nyepi juga berdekatan dengan momentum menjelang Hari Raya Idul Fitri. Meski demikian, masyarakat Hindu di Kampung Bali Sedahan Jaya tetap menjaga sikap saling menghormati dengan umat beragama lainnya.

“Kita di sini artinya berada di tempat orang lain, kita juga berbaur dengan umat lain. Misalnya saat Nyepi ada takbiran malam hari, itu tidak masalah karena mereka tidak masuk ke komplek, hanya di jalan besar,” pungkas Komang.

Kondisi tersebut menjadi gambaran nyata bagaimana nilai toleransi dan kehidupan harmonis antarumat beragama terus terjaga di Kabupaten Kayong Utara. ***(jok)