Ikuti kami:
Belakangan ini, pemadaman listrik tidak hanya melanda Ketapang, tetapi juga terjadi di sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Kondisi tersebut memicu berbagai keluhan dari warga, pelaku usaha, hingga instansi pelayanan publik yang aktivitasnya ikut terganggu.
Achmad Sholeh menilai masyarakat berhak mengetahui penyebab utama terjadinya pemadaman serta estimasi waktu yang dibutuhkan hingga sistem kelistrikan kembali normal.
"PLN harus segera menyampaikan keterangan resmi kepada masyarakat. Jelaskan apa penyebab gangguan ini dan berapa lama proses perbaikannya. Dengan begitu masyarakat tidak terus diliputi keresahan akibat pemadaman yang berlangsung berulang," ujar Achmad Sholeh saat dikonfirmasi, Selasa (7/7/2026).
Ia mengatakan, sebagai perusahaan penyedia layanan kelistrikan, PLN memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi secara terbuka dan akurat, terutama ketika gangguan terjadi dalam waktu yang cukup lama.
Menurutnya, dampak pemadaman telah dirasakan oleh berbagai sektor. Mulai dari pelaku UMKM, dunia usaha, hingga masyarakat umum yang harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mengoperasikan genset. Selain itu, pemadaman yang tidak menentu juga berisiko merusak peralatan elektronik.
Sholeh juga menyoroti jadwal pemadaman yang dinilai belum konsisten. Ia mengaku menerima laporan adanya wilayah yang mengalami pemadaman meski tidak tercantum dalam jadwal resmi yang diumumkan PLN.
"Jadwal yang disampaikan terkadang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Ada daerah yang tidak masuk dalam daftar pemadaman justru ikut padam. Hal seperti ini tentu membingungkan masyarakat yang sudah berusaha menyesuaikan aktivitasnya," katanya.
Ia menegaskan, PLN tidak cukup hanya mengumumkan jadwal pemadaman. Penjelasan mengenai akar persoalan juga harus disampaikan secara transparan, apakah disebabkan gangguan pembangkit, keterbatasan pasokan bahan bakar, kerusakan jaringan, atau faktor lainnya.
"Masyarakat berhak mengetahui penyebab sebenarnya. Kalau memang ada kendala teknis atau persoalan lain, sampaikan secara jujur agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat," tegasnya.
Lebih lanjut, Achmad Sholeh mengungkapkan bahwa dampak pemadaman juga dirasakan sejumlah instansi, termasuk bandara yang harus mengoperasikan genset dengan biaya operasional yang lebih besar. Di sisi lain, kebutuhan bahan bakar untuk genset juga semakin meningkat sehingga menjadi beban tambahan.
DPRD Kabupaten Ketapang, lanjutnya, akan mengambil langkah lanjutan apabila dalam waktu dekat PLN belum memberikan penjelasan kepada publik.
"Apabila dalam waktu dekat belum ada respons maupun penjelasan resmi dari PLN, DPRD akan memanggil pihak manajemen untuk meminta keterangan secara langsung. Bahkan jika diperlukan, kami akan mendatangi kantor PLN agar persoalan ini mendapat kejelasan," pungkasnya.**"(red)
REKOMENDASI
- Memuat artikel...
