Bupati Ketapang Segera Panggil Pertamina dan Pengelola SPBU, Antrean Pertalite Jadi Sorotan

anantapost    Juli 13, 2026    Comment   

Bupati Ketapang Segera Panggil Pertamina dan Pengelola SPBU, Antrean Pertalite Jadi Sorotan

Bupati Ketapang Alexander Wilyo (tengah) saat di wawancarai awak media di kantor Bupati terkait kelangkkaan BBM jenis Petralite. 

Anantapost.com Ketapang. Keluhan masyarakat terkait sulitnya mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite di sejumlah SPBU di Kabupaten Ketapang menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Ketapang. Antrean kendaraan yang mengular membuat warga harus menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk memperoleh BBM.

Kondisi tersebut turut berdampak pada penjualan BBM di tingkat pengecer. Sejumlah pedagang mengaku kesulitan memperoleh stok Pertalite sehingga memilih tidak lagi menjualnya. Sebagai gantinya, mereka hanya menyediakan Pertamax dengan harga mencapai Rp18.000 per liter.

Di beberapa lokasi, Pertalite eceran yang masih tersedia dijual dengan kisaran harga Rp12.000 hingga Rp17.000 per liter, jauh di atas harga resmi pemerintah.

Menanggapi situasi tersebut, Bupati Ketapang Alexander Wilyo memastikan akan segera menggelar rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Dalam rapat itu, Pemkab juga akan memanggil pihak Pertamina, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas), serta seluruh pengelola SPBU di Kabupaten Ketapang.

"Kami menerima banyak laporan dari masyarakat mengenai sulitnya memperoleh Pertalite di SPBU, sementara harga di tingkat pengecer juga meningkat cukup tinggi. Karena itu kami akan mengundang Pertamina, Hiswana Migas, pengelola SPBU, serta Forkopimda untuk mencari akar persoalan dan solusi yang cepat," ujar Alexander Wilyo, Senin (13/7/2026).

Menurut Alexander, berdasarkan informasi awal yang diterima, persoalan bukan semata-mata disebabkan oleh kosongnya pasokan Pertalite, melainkan adanya antrean panjang kendaraan di SPBU yang menyebabkan distribusi kepada masyarakat menjadi tidak optimal.

"Kami ingin mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan. Apakah masalahnya pada distribusi, mekanisme pelayanan di SPBU, atau ada faktor lain yang menyebabkan antrean terus terjadi," katanya.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menutup mata apabila ditemukan adanya dugaan pelanggaran dalam distribusi BBM bersubsidi.

"Kalau nantinya ditemukan indikasi penimbunan atau penyalahgunaan distribusi BBM, tentu akan kami telusuri bersama aparat penegak hukum. Semua akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu Kapolres juga akan kami libatkan dalam rapat koordinasi ini," tegasnya.

Alexander memastikan Pemerintah Kabupaten Ketapang berkomitmen melindungi kepentingan masyarakat dan segera mengambil langkah konkret agar pasokan Pertalite kembali mudah diakses.

"Saya memahami keresahan masyarakat. Pemerintah daerah bersama Forkopimda dan seluruh pemangku kepentingan akan bekerja sama agar persoalan ini segera terselesaikan sehingga masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan Pertalite," pungkasnya.***(jok) 

Ketua DPRD Ketapang Desak PLN Transparan Soal Pemadaman Bergilir, Siap Panggil Manajemen Jika Tak Ada Penjelasan

anantapost    Juli 08, 2026    Comment   

Ketua DPRD Ketapang Desak PLN Transparan Soal Pemadaman Bergilir, Siap Panggil Manajemen Jika Tak Ada Penjelasan

Ketua DPRD Ketapang Ahmad Sholeh, sampaikan desakan agar PLN segera memberikan penjelasan resmi terkait pemadaman listrik bergilir. 

Anantapost.com – Ketapqng. Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, Achmad Sholeh, meminta PT PLN segera memberikan penjelasan resmi kepada masyarakat mengenai pemadaman listrik bergilir yang masih terus terjadi di wilayah Kabupaten Ketapang. Menurutnya, keterbukaan informasi sangat diperlukan agar masyarakat tidak terus dibayangi ketidakpastian.

Belakangan ini, pemadaman listrik tidak hanya melanda Ketapang, tetapi juga terjadi di sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Kondisi tersebut memicu berbagai keluhan dari warga, pelaku usaha, hingga instansi pelayanan publik yang aktivitasnya ikut terganggu.

Achmad Sholeh menilai masyarakat berhak mengetahui penyebab utama terjadinya pemadaman serta estimasi waktu yang dibutuhkan hingga sistem kelistrikan kembali normal.

"PLN harus segera menyampaikan keterangan resmi kepada masyarakat. Jelaskan apa penyebab gangguan ini dan berapa lama proses perbaikannya. Dengan begitu masyarakat tidak terus diliputi keresahan akibat pemadaman yang berlangsung berulang," ujar Achmad Sholeh saat dikonfirmasi, Selasa (7/7/2026).

Ia mengatakan, sebagai perusahaan penyedia layanan kelistrikan, PLN memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi secara terbuka dan akurat, terutama ketika gangguan terjadi dalam waktu yang cukup lama.

Menurutnya, dampak pemadaman telah dirasakan oleh berbagai sektor. Mulai dari pelaku UMKM, dunia usaha, hingga masyarakat umum yang harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mengoperasikan genset. Selain itu, pemadaman yang tidak menentu juga berisiko merusak peralatan elektronik.

Sholeh juga menyoroti jadwal pemadaman yang dinilai belum konsisten. Ia mengaku menerima laporan adanya wilayah yang mengalami pemadaman meski tidak tercantum dalam jadwal resmi yang diumumkan PLN.

"Jadwal yang disampaikan terkadang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Ada daerah yang tidak masuk dalam daftar pemadaman justru ikut padam. Hal seperti ini tentu membingungkan masyarakat yang sudah berusaha menyesuaikan aktivitasnya," katanya.

Ia menegaskan, PLN tidak cukup hanya mengumumkan jadwal pemadaman. Penjelasan mengenai akar persoalan juga harus disampaikan secara transparan, apakah disebabkan gangguan pembangkit, keterbatasan pasokan bahan bakar, kerusakan jaringan, atau faktor lainnya.

"Masyarakat berhak mengetahui penyebab sebenarnya. Kalau memang ada kendala teknis atau persoalan lain, sampaikan secara jujur agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat," tegasnya.

Lebih lanjut, Achmad Sholeh mengungkapkan bahwa dampak pemadaman juga dirasakan sejumlah instansi, termasuk bandara yang harus mengoperasikan genset dengan biaya operasional yang lebih besar. Di sisi lain, kebutuhan bahan bakar untuk genset juga semakin meningkat sehingga menjadi beban tambahan.

DPRD Kabupaten Ketapang, lanjutnya, akan mengambil langkah lanjutan apabila dalam waktu dekat PLN belum memberikan penjelasan kepada publik.

"Apabila dalam waktu dekat belum ada respons maupun penjelasan resmi dari PLN, DPRD akan memanggil pihak manajemen untuk meminta keterangan secara langsung. Bahkan jika diperlukan, kami akan mendatangi kantor PLN agar persoalan ini mendapat kejelasan," pungkasnya.**"(red)