Laskar Jagadilaga Desak Pengawasan Ketat Program MBG di Ketapang Usai Dugaan Korupsi di BGN Terungkap

anantapost    Juni 04, 2026    Comment   

Laskar Jagadilaga Desak Pengawasan Ketat Program MBG di Ketapang Usai Dugaan Korupsi di BGN Terungkap

Panglima Besar Laskar Jagadilaga, Daniel, menegaskan komitmen dalam mengawal transparansi dan pengawasan program pemerintah demi kepentingan masyarakat.

Anantapost.com - Ketapang. 

Panglima Besar Laskar Jagadilaga, Daniel mengapresiasi langkah tegas Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengungkap dugaan korupsi yang menyeret mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) beserta sejumlah pejabat lainnya.

Menurutnya, pengungkapan kasus tersebut menjadi momentum penting untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto berjalan bersih dan tepat sasaran hingga ke daerah.

"Kami mengapresiasi Kejaksaan Agung yang telah membongkar dugaan korupsi di BGN pusat. Ini menjadi peringatan bagi semua pihak agar tidak bermain-main dengan program yang menyangkut kepentingan masyarakat, khususnya anak-anak penerima manfaat," katanya, Kamis (4/6/2026).

Ia meminta aparat penegak hukum (APH) di daerah turut proaktif mengawasi potensi penyimpangan dalam tata kelola Program MBG di Kabupaten Ketapang.

"Kami meminta AP, khususnya Kejati Kalbar melelalui Kejari Ketapang juga proaktif mengawasi kemungkinan-kemungkinan adanya penyimpangan tata kelola Program MBG di Ketapang. Pengawasan harus dilakukan sejak dini agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran maupun kewenangan," tegasnya.

Menurutnya, berdasarkan informasi yang berkembang, salah satu dugaan yang menjadi perhatian dalam kasus yang menjerat eks Kepala BGN adalah adanya praktik jual beli titik dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui yayasan yang terafiliasi dengan pihak tertentu.

"Seperti yang kita ketahui, salah satu dugaan dalam kasus ini adalah adanya jual beli titik dapur melalui yayasan yang terafiliasi dengan pihak tertentu. Karena itu, bukan tidak mungkin praktik serupa berpotensi terjadi hingga ke daerah, termasuk di Ketapang, apabila tidak diawasi secara ketat," ujarnya.

Ia menilai proses mendapatkan titik dapur atau SPPG tidak mudah sehingga perlu transparansi dalam penentuan mitra maupun yayasan yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut.

"Karena kita tahu untuk mendapatkan titik dapur atau titik SPPG ini tidak mudah jika tidak memiliki akses atau jaringan tertentu di tingkat pusat. Oleh sebab itu, seluruh proses harus transparan dan dapat diawasi publik," katanya.

Laskar Jagadilaga juga mendukung instruksi Presiden Prabowo agar berbagai lembaga terkait ikut melakukan penelusuran terhadap aliran dana dalam Program MBG.

"Kami meminta Kejagung, BPKP, maupun PPATK sesuai instruksi Presiden Prabowo dapat menelusuri aliran dana ini hingga ke daerah. Tujuannya agar seluruh anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan tidak disalahgunakan," ucapnya.

Sebagai bentuk partisipasi masyarakat, pihaknya mengaku telah menginstruksikan seluruh anggota Laskar Jagadilaga di Ketapang untuk turut melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Program MBG.

"Dalam hal ini, Laskar Jagadilaga telah menginstruksikan seluruh laskar untuk memantau Program MBG di Ketapang, khususnya terkait tata kelola dan penggunaan anggaran. Kami ingin program ini berjalan baik sesuai cita-cita Presiden Prabowo dalam meningkatkan gizi masyarakat dan kualitas generasi penerus bangsa," pungkasnya.

Editor: jok

Standar Gizi Dilanggar, Operasional SPPG Delta Pawan Dihentikan Sementara

anantapost    Maret 17, 2026    Comment   

Standar Gizi Dilanggar, Operasional SPPG Delta Pawan Dihentikan Sementara

Dapur SPPG Delta Pawan dihentikan sementara. Temuan menu tak sesuai gizi jadi alasan utama evaluasi.(gambar Ilustrasi) 

Anantapost.com - Ketapang. Kegiatan operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, untuk sementara waktu dihentikan. Kebijakan ini diambil setelah ditemukan menu yang tidak sesuai standar dalam penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah penghentian tersebut dipicu oleh ditemukannya makanan berupa permen dan cokelat dalam paket yang dibagikan kepada penerima manfaat. Temuan ini dinilai bertentangan dengan ketentuan gizi yang telah ditetapkan dalam program MBG.

Kepala Program MBG Regional Kalimantan Barat, Agus Kurniawi, menegaskan bahwa pihaknya langsung mengambil tindakan tegas atas temuan tersebut.

“Karena itu, dilakukan penutupan sementara operasional SPPG Ketapang Delta Pawan Suka Harja 1 sampai hasil pemeriksaan selesai dan dapur tersebut dinyatakan kembali memenuhi standar mutu gizi yang berlaku,” ujar Agus, Senin (16/3/2026).

Ia menjelaskan, keputusan penghentian sementara itu merujuk pada surat resmi Badan Gizi Nasional bernomor 933/D.TWS/03/2026 tertanggal 14 Maret 2026.

Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa kebijakan diambil menyusul laporan dari Kepala SPPG setempat pada 10 Maret 2026 terkait adanya indikasi penyimpangan menu, yakni ditemukannya permen dan cokelat dalam distribusi MBG.

Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui pengecekan lapangan serta hasil koordinasi dengan pihak regional, yang menguatkan adanya ketidaksesuaian menu dengan standar mutu gizi.

Agus menekankan bahwa penghentian operasional ini merupakan bagian dari komitmen menjaga kualitas program.

“Program MBG memiliki standar gizi yang jelas. Setiap menu yang disalurkan harus memenuhi ketentuan tersebut, sehingga jika ditemukan ketidaksesuaian maka akan dilakukan evaluasi dan penanganan segera,” tegasnya.

Selain itu, ia mengingatkan seluruh pengelola dapur MBG agar mematuhi ketentuan dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2025 terkait percepatan pengelolaan keamanan pangan di SPPG.

Saat ini, Badan Gizi Nasional masih melakukan pendalaman untuk mengetahui penyebab pasti munculnya menu yang tidak sesuai tersebut.

“Selama proses investigasi berlangsung, operasional dapur SPPG Ketapang Delta Pawan Suka Harja 1 akan tetap dihentikan sementara hingga dinyatakan kembali memenuhi ketentuan mutu gizi dan keamanan pangan,” pungkas Agus.

Editor: jk

MBG Simpang Hilir Disorot, Satu Paket Makanan Ditemukan Ada Ulat, Sekolah dan Pengelola Lakukan Pengecekan

anantapost    Februari 12, 2026    Comment   

MBG Simpang Hilir Disorot, Satu Paket Makanan Ditemukan Ada Ulat, Sekolah dan Pengelola Lakukan Pengecekan

Satu omprengan MBG ditemuak berulat di Simpang Hilir KKU. 

Anantapost.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai sorotan. Kali ini, dugaan adanya ulat pada salah satu paket makanan yang dibagikan di Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, memicu kekhawatiran terkait standar higienitas dan keamanan pangan bagi pelajar.

Insiden tersebut terjadi pada Rabu (11/2/2026), bertepatan dengan agenda kunjungan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, ke wilayah Kalimantan Barat.

Informasi awal muncul dari laporan internal sekolah setelah seorang guru menemukan kejanggalan pada lauk ayam yang tersaji dalam omprengan makanan siswa.

Seorang tenaga pendidik yang enggan disebutkan namanya membenarkan adanya temuan tersebut.

“Betul, ditemukan ulat pada bagian ayam,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Menanggapi laporan itu, pihak sekolah bersama para guru segera melakukan pemeriksaan terhadap makanan yang telah dibagikan. Langkah cepat tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi makanan aman dikonsumsi serta mencegah potensi gangguan kesehatan pada siswa.

Peristiwa ini sontak menimbulkan kegelisahan di kalangan orang tua murid. Mereka mendesak agar pengawasan terhadap kualitas bahan, proses memasak, hingga distribusi MBG diperketat agar kejadian serupa tidak terulang.

Di sisi lain, Kepala Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kyra Catering, Ahmad Muhdor, membenarkan adanya laporan terkait dugaan ayam berulat. Namun ia menegaskan bahwa temuan tersebut hanya terjadi pada satu paket makanan dari total sekitar 2.500 porsi yang diproduksi hari itu.

“Mayoritas siswa menyantap ayam goreng tanpa keluhan. Sekitar pukul 10 pagi kami menerima informasi tersebut. Saya langsung ke sekolah dan menurut keterangan guru, situasinya aman. Kami hanya menerima pemberitahuan saja,” jelasnya.

Ahmad mengaku baru melihat video yang memperlihatkan dugaan ayam berulat pada malam harinya, setelah rekaman itu dibagikan melalui grup pesan singkat.

“Saat saya tiba di sekolah, makanan yang dimaksud sudah tidak ada. Malam harinya baru muncul video di grup, dan kemudian menyebar luas,” katanya.

Ia juga menyebutkan bahwa setelah dicek, ayam dalam video tersebut tampak berbeda dengan produk yang dimasak di dapurnya.

“Dari hasil pengecekan, ayam di video tidak sama dengan yang kami produksi. Kami tidak tahu apakah ada unsur kesengajaan atau tidak. Yang jelas hanya satu omprengan dari ribuan porsi. Kami mulai memasak sejak pukul 03.00 dini hari dan laporan baru muncul sekitar pukul 10.00,” tegasnya.***(red) 

Kasus MBG Marau: Perkedel Tahu Disinyalir Picu 417 yang Keracunan

anantapost    Februari 11, 2026    Comment   

Kasus MBG Marau: Perkedel Tahu Disinyalir Picu 417 yang Keracunan

417 terdampak keracunan MBG, 1 pasien masih di rawat di RSUD dr Agoesdjam

Anantapost.com - Skandal dugaan keracunan massal dalam Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, memasuki babak baru. Dari total 417 orang yang terdampak, kini masih tersisa satu pasien yang harus menjalani perawatan intensif di RSUD dr Agoesdjam Ketapang.

Kepala Program MBG Region Kalimantan Barat, Agus Kurniawi, membenarkan bahwa mayoritas korban telah dipulangkan setelah mendapatkan penanganan medis. Namun, satu pasien atas nama Yeyen masih dirawat karena kondisinya belum sepenuhnya stabil.

“Saat ini tinggal satu pasien yang masih dirawat di RSUD dr Agoesdjam. Korban lainnya, baik yang dirawat di Puskesmas Marau maupun yang sempat dirujuk, sudah kembali ke rumah masing-masing,” tegas Agus, Rabu (11/2/2026).

Data resmi mencatat sebanyak 417 orang terdampak, terdiri dari siswa, tenaga pendidik, hingga relawan MBG. Sebagian besar ditangani di Puskesmas Marau, sementara tiga orang sebelumnya dirujuk ke rumah sakit akibat kondisi yang lebih serius.

Yeyen dilaporkan mengalami gejala berat. Selain mual, muntah, dan pusing seperti korban lain, ia sempat mengalami demam tinggi, tubuh kaku, hingga kejang sehingga harus mendapat penanganan medis intensif.

Insiden ini memicu sorotan tajam terhadap pengelolaan dan pengawasan distribusi makanan dalam program MBG. Agus memastikan pihaknya melakukan evaluasi menyeluruh untuk menelusuri sumber masalah sekaligus mencegah kejadian serupa terulang.

“Kami terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Ketapang untuk pembaruan data korban dan dengan Korwil MBG guna memastikan pengawasan di lapangan diperketat,” ujarnya.

Hingga kini, hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan dan muntahan korban belum diumumkan. Namun, dugaan awal mengarah pada menu perkedel tahu sebagai pemicu keracunan.

Menu tersebut diketahui diproduksi pada Selasa malam, 3 Februari 2026 sekitar pukul 19.00 WIB, lalu kembali diolah pada Rabu dini hari sebelum disajikan kepada siswa. Pada Rabu, 4 Februari 2026, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ketapang Marau Riam Batu Gading di bawah Yayasan Surya Gizi Lestari mendistribusikan paket makanan berisi nasi putih, gulai telur, perkedel tahu, tumis sawi-wortel, serta puding.

Gejala mulai muncul setelah makanan dikonsumsi. Karena awalnya dianggap gangguan ringan, banyak korban tidak langsung mencari pertolongan medis. Laporan resmi baru diterima pada Kamis pagi, 5 Februari 2026, setelah pihak sekolah mendapati banyak siswa absen akibat mual dan muntah.

Kasus ini menjadi alarm keras bagi pelaksanaan program MBG di daerah. Publik kini menunggu transparansi hasil uji laboratorium dan langkah tegas untuk memastikan keamanan pangan benar-benar menjadi prioritas, bukan sekadar formalitas.***(jk) 

Portal MBG Ditutup Mendadak, Forum PWI Cium Dugaan “Jalur Berbayar” Rp 500 per Porsi

anantapost    Februari 11, 2026    Comment   

Portal MBG Ditutup Mendadak, Forum PWI Cium Dugaan “Jalur Berbayar” Rp 500 per Porsi

Anantapost.com - Ketapang.Forum Penulis dan Wartawan Indonesia (Forum PWI) mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membuka secara transparan pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menyusul penutupan mendadak portal pendaftaran Mitra Mandiri yang memunculkan dugaan praktik ilegal di internal program prioritas nasional tersebut.

Desakan itu disampaikan Forum PWI melalui pengajuan audiensi mendesak kepada Kepala BGN, Dr. Ir. Hindayana. Audiensi tersebut dimaksudkan untuk mengklarifikasi dua persoalan krusial yang dinilai dapat mengganggu efektivitas Program MBG, salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Dugaan “Jalur Tikus” Berbayar Rp500 per Porsi

Berdasarkan investigasi internal Forum PWI selama dua hari, ditemukan indikasi praktik tidak sehat yang diduga melibatkan oknum tertentu. 

Dugaan tersebut mencuat setelah portal pendaftaran Mitra Mandiri MBG ditutup secara misterius, sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan yayasan.

Di tengah situasi tersebut, beredar informasi adanya “jalur khusus” yang mengatasnamakan BGN untuk membuka titik dapur MBG dengan imbalan sejumlah uang.

“Kami memperoleh informasi kuat bahwa ada yayasan tertentu yang menawarkan bantuan membuka titik dapur MBG dengan mekanisme pembayaran. Bahkan, terindikasi adanya permintaan bagi hasil fee sebesar Rp500 per porsi dari calon mitra,” ungkap Ketua Umum Forum PWI, Rukmana, seperti dikutip dari sorotnews.co.id, Rabu (11/2/2026)

Rukmana menyebutkan, temuan itu telah dikonfirmasi secara internal oleh pihak BGN dan dinilai sebagai pelanggaran hukum.

“Kami akan segera melaporkan hal ini ke pimpinan,” ujar seorang staf PPID BGN kepada tim Forum PWI dalam pertemuan pada Kamis (5/2/2026).

Portal Ditutup, Mitra Terverifikasi Tak Bisa Beroperasi

Selain dugaan praktik ilegal, Forum PWI juga menyoroti penutupan total portal pendaftaran Mitra Mandiri, baik secara daring maupun luring. 

Kebijakan tersebut dinilai berdampak serius karena puluhan yayasan mitra yang telah terverifikasi dan memiliki titik dapur justru tidak dapat menjalankan operasional.

“Program strategis nasional ini terancam mandek di level pelaksana. Yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil, khususnya anak-anak penerima manfaat,” tegas Rukmana.

Audiensi Dinilai Mendesak untuk Selamatkan Program

Forum PWI menilai audiensi dengan Kepala BGN yang dijadwalkan pada Senin, 9 Januari 2026, bersifat sangat mendesak. Audiensi itu bukan sekadar klarifikasi, melainkan langkah konkret untuk menyelamatkan Program MBG dari potensi penyimpangan.

“Kami membawa bukti-bukti valid yang akan kami sampaikan langsung kepada Kepala BGN. Tujuan kami jelas, agar Program Makan Bergizi Gratis berjalan optimal, transparan, dan bersih dari praktik-praktik kotor,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal Forum PWI, Yohan Yudhistira.

Forum PWI menegaskan dukungan penuh terhadap program pemerintah harus dibarengi dengan pengawasan ketat. Mereka juga mengajak masyarakat, khususnya calon mitra MBG yang merasa dirugikan, untuk bersama-sama mendorong akuntabilitas BGN.

“Demi anak-anak Indonesia yang berhak atas gizi yang layak, kami meminta BGN membuka diri, memberikan klarifikasi, dan membuka kembali portal pendaftaran mitra dengan mekanisme yang jelas dan bersih,” pungkas Rukmana.

Hingga berita ini diterbitkan, Badan Gizi Nasional (BGN) belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan jalur tidak resmi maupun alasan penutupan portal pendaftaran Mitra Mandiri Program MBG.***(red) 

SPPI Benahi Sistem Dapur Usai Insiden Makanan MBG di Ketapang

anantapost    Februari 07, 2026    Comment   

SPPI Benahi Sistem Dapur Usai Insiden Makanan MBG di Ketapang

Kepala SPPI Kabupaten Ketapang, Boby Nur Haliandi, disaat menyampaikan keterangan pers ke awak media. 

Anantapostcom - Ketapang. Dugaan keracunan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, menjadi alarm penting bagi tata kelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) menyatakan akan memperkuat sistem pengawasan agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi.

Kepala SPPI Kabupaten Ketapang, Boby Nur Haliandi, menjelaskan insiden diduga berkaitan dengan menu MBG yang dibagikan pada Rabu, 4 Januari 2026. Gejala keracunan baru dirasakan penerima manfaat sehari setelahnya, Kamis, 5 Januari 2026.

“Menu dikonsumsi tanggal 4 Januari, keluhan muncul keesokan harinya,” ujarnya, Jumat (6/1/2026).

Untuk memastikan penyebabnya, Dinas Kesehatan Ketapang telah membawa sampel makanan ke laboratorium guna pengujian keamanan pangan. Hingga saat ini, hasil analisis masih dalam proses.

“Kami masih menunggu hasil uji laboratorium, jadi belum bisa disimpulkan,” katanya.

Sebagian besar korban sudah dipulangkan setelah mendapat perawatan, sementara dua pasien masih menjalani observasi lanjutan di RSUD dr Agoesdjam Ketapang.

Pada tahap awal penanganan, keselamatan korban menjadi prioritas. Puskesmas Marau menangani pasien dengan bantuan tenaga kesehatan dari puskesmas sekitar. Tenda darurat juga didirikan untuk menambah kapasitas ruang perawatan dan tempat tidur.

“Penanganan dilakukan cepat, fokus utama kami pemulihan korban,” jelas Boby.

Sebagai bahan evaluasi, SPPI menyoroti tiga unsur utama pengelola dapur SPPG — kepala dapur, ahli gizi, dan akuntan — karena memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin mutu serta keamanan makanan.

“Kelalaian sekecil apa pun bisa berdampak luas. Ini harus menjadi peringatan keras bagi seluruh dapur SPPG di Ketapang,” tegasnya.

Sebagai langkah disiplin, kepala dapur dan ahli gizi dapur MBG di Marau dikenai sanksi nonaktif sementara. Aktivitas dapur juga dihentikan sementara sampai proses evaluasi dan perbaikan tuntas.

Ke depan, SPPI menekankan pembenahan menyeluruh, mulai dari pemilihan bahan pangan, proses pengolahan, hingga penyajian. Fasilitas dapur dan sistem manajemen juga akan diperbaiki.

“Pengawasan bahan baku harus ketat sejak awal. Peristiwa ini menjadi pengingat serius agar standar kualitas benar-benar dijaga,” tutupnya.***(jok)