Anantapost.com - Ketapang.
Panglima Besar Laskar Jagadilaga, Daniel mengapresiasi langkah tegas Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengungkap dugaan korupsi yang menyeret mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) beserta sejumlah pejabat lainnya.
Menurutnya, pengungkapan kasus tersebut menjadi momentum penting untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto berjalan bersih dan tepat sasaran hingga ke daerah.
"Kami mengapresiasi Kejaksaan Agung yang telah membongkar dugaan korupsi di BGN pusat. Ini menjadi peringatan bagi semua pihak agar tidak bermain-main dengan program yang menyangkut kepentingan masyarakat, khususnya anak-anak penerima manfaat," katanya, Kamis (4/6/2026).
Ia meminta aparat penegak hukum (APH) di daerah turut proaktif mengawasi potensi penyimpangan dalam tata kelola Program MBG di Kabupaten Ketapang.
"Kami meminta AP, khususnya Kejati Kalbar melelalui Kejari Ketapang juga proaktif mengawasi kemungkinan-kemungkinan adanya penyimpangan tata kelola Program MBG di Ketapang. Pengawasan harus dilakukan sejak dini agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran maupun kewenangan," tegasnya.
Menurutnya, berdasarkan informasi yang berkembang, salah satu dugaan yang menjadi perhatian dalam kasus yang menjerat eks Kepala BGN adalah adanya praktik jual beli titik dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui yayasan yang terafiliasi dengan pihak tertentu.
"Seperti yang kita ketahui, salah satu dugaan dalam kasus ini adalah adanya jual beli titik dapur melalui yayasan yang terafiliasi dengan pihak tertentu. Karena itu, bukan tidak mungkin praktik serupa berpotensi terjadi hingga ke daerah, termasuk di Ketapang, apabila tidak diawasi secara ketat," ujarnya.
Ia menilai proses mendapatkan titik dapur atau SPPG tidak mudah sehingga perlu transparansi dalam penentuan mitra maupun yayasan yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut.
"Karena kita tahu untuk mendapatkan titik dapur atau titik SPPG ini tidak mudah jika tidak memiliki akses atau jaringan tertentu di tingkat pusat. Oleh sebab itu, seluruh proses harus transparan dan dapat diawasi publik," katanya.
Laskar Jagadilaga juga mendukung instruksi Presiden Prabowo agar berbagai lembaga terkait ikut melakukan penelusuran terhadap aliran dana dalam Program MBG.
"Kami meminta Kejagung, BPKP, maupun PPATK sesuai instruksi Presiden Prabowo dapat menelusuri aliran dana ini hingga ke daerah. Tujuannya agar seluruh anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan tidak disalahgunakan," ucapnya.
Sebagai bentuk partisipasi masyarakat, pihaknya mengaku telah menginstruksikan seluruh anggota Laskar Jagadilaga di Ketapang untuk turut melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Program MBG.
"Dalam hal ini, Laskar Jagadilaga telah menginstruksikan seluruh laskar untuk memantau Program MBG di Ketapang, khususnya terkait tata kelola dan penggunaan anggaran. Kami ingin program ini berjalan baik sesuai cita-cita Presiden Prabowo dalam meningkatkan gizi masyarakat dan kualitas generasi penerus bangsa," pungkasnya.
Editor: jok
Komentar0