Kelangkaan BBM Berkepanjangan, Jagadilaga Minta Polres Ketapang Bongkar Dugaan Penyelewengan

anantapost    Juli 22, 2026    Comment   

Kelangkaan BBM Berkepanjangan, Jagadilaga Minta Polres Ketapang Bongkar Dugaan Penyelewengan

Panglima Besar Laskar Jagadilaga Kabupaten Ketapang, Daniel, mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyelewengan distribusi BBM di tengah kelangkaan yang masih terjadi.

Anantapost.con - Ketapang. Krisis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang masih melanda Kabupaten Ketapang selama sepekan terakhir terus menuai sorotan. Antrean kendaraan di sejumlah SPBU belum juga terurai, sementara aktivitas masyarakat dan pelaku usaha ikut terganggu akibat sulitnya memperoleh bahan bakar.

Situasi tersebut mendorong Organisasi Masyarakat Laskar Jagadilaga Kabupaten Ketapang mendesak Polres Ketapang turun tangan melakukan penyelidikan terhadap dugaan adanya penyimpangan dalam rantai distribusi BBM.

Panglima Besar Laskar Jagadilaga Kabupaten Ketapang, Daniel, menilai aparat penegak hukum perlu bergerak cepat untuk memastikan distribusi BBM berlangsung sesuai ketentuan dan tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu.

"Kami mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Ketapang bersama pihak terkait yang terus berupaya menambah pasokan BBM. Namun, di sisi lain kepolisian juga harus hadir dengan tindakan nyata. Jika memang ada dugaan permainan dalam distribusi BBM, maka harus diusut secara tuntas dan transparan," tegas Daniel, Rabu (22/7/2026).

Menurutnya, kondisi di lapangan masih menimbulkan tanda tanya. Pasokan BBM disebut sudah beberapa kali masuk ke Ketapang, tetapi antrean panjang di SPBU tetap terjadi hampir setiap hari.

Karena itu, Jagadilaga meminta Polres Ketapang melakukan pengawasan menyeluruh terhadap jalur distribusi, mulai dari Terminal Fuel hingga penyaluran ke setiap SPBU.

"Apabila distribusi memang berjalan sesuai prosedur, sampaikan secara terbuka kepada masyarakat agar tidak menimbulkan spekulasi. Tetapi jika ditemukan adanya penimbunan, penyalahgunaan distribusi, atau permainan oleh oknum tertentu, kami meminta agar diproses secara hukum tanpa pandang bulu," ujarnya.

Daniel menegaskan, penegakan hukum merupakan langkah penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan hak warga memperoleh BBM tidak terganggu.

Selain meminta aparat kepolisian bertindak, Laskar Jagadilaga juga mendesak PT Pertamina Patra Niaga memberikan penjelasan secara terbuka terkait penyebab kelangkaan BBM yang hingga kini belum sepenuhnya teratasi.

Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui kondisi stok, jadwal distribusi, serta langkah konkret yang dilakukan agar pasokan BBM kembali normal dalam waktu secepatnya.

"Masyarakat membutuhkan kepastian. Yang diharapkan bukan hanya tambahan pasokan, tetapi juga jaminan distribusi berjalan normal serta tindakan tegas terhadap siapa pun yang terbukti menyalahgunakan distribusi BBM," kata Daniel.

Hingga Rabu (22/7), antrean kendaraan roda dua maupun roda empat masih terlihat mengular di sejumlah SPBU di Kabupaten Ketapang. Sementara itu, sejumlah pedagang eceran BBM di beberapa titik dilaporkan menghentikan penjualan karena kehabisan stok.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Ketapang telah berkoordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga untuk mempercepat penambahan pasokan BBM ke wilayah Ketapang. Di sisi lain, Polres Ketapang juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan guna menjaga ketersediaan pasokan.***(red) 

Laskar Jagadilaga Ultimatum PLN Kalbar, Ancam Duduki Kantor PLN hingga PLTU Ketapang Jika Listrik Tak Normal 11 Juli

anantapost    Juli 09, 2026    Comment   

Laskar Jagadilaga Ultimatum PLN Kalbar, Ancam Duduki Kantor PLN hingga PLTU Ketapang Jika Listrik Tak Normal 11 Juli

Laskar Jagadilaga Ketapang menyatakan sikap tegas terhadap krisis listrik di Ketapang. Organisasi ini mengancam menggelar aksi di Kantor PLN, PLTU, dan PLTD pada 11 Juli 2026 jika pasokan listrik belum kembali normal sesuai janji PLN.

Anantapost.com - Ketapang. Organisasi kemasyarakatan Laskar Jagadilaga melayangkan ultimatum kepada PT PLN (Persero) UID Kalimantan Barat terkait masih berlanjutnya pemadaman listrik bergilir yang dikeluhkan masyarakat, khususnya di Kabupaten Ketapang.

Organisasi tersebut menyatakan akan menggelar aksi besar-besaran dengan menduduki Kantor PLN UP3 Ketapang, PLTU, hingga PLTD apabila pasokan listrik belum kembali normal sesuai komitmen PLN pada Sabtu, 11 Juli 2026.

Panglima Besar Laskar Jagadilaga, Daniel, mengatakan pihaknya telah menyiapkan ratusan anggota untuk turun ke lapangan sebagai bentuk protes apabila janji pemulihan listrik kembali meleset.

"Kami mengingatkan PLN, khususnya manajemen PLN Kalbar, agar tidak mengingkari komitmen yang telah disampaikan kepada masyarakat. Jika pada 11 Juli nanti listrik di Ketapang masih padam bergilir, kami akan mengerahkan ratusan anggota untuk menduduki Kantor PLN, PLTU, dan PLTD Ketapang," tegas Daniel, Kamis (9/7/2026).

Menurut Daniel, listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dijamin negara melalui pelayanan PLN. Karena itu, pemadaman yang terjadi berulang kali dinilai telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun pelaku usaha.

"Ini bukan lagi persoalan gangguan teknis semata. Listrik adalah kebutuhan vital masyarakat. Ketika pelayanan tidak mampu dipenuhi secara maksimal, masyarakat tentu berhak meminta pertanggungjawaban. Ketapang tidak boleh terus menjadi korban akibat buruknya sistem kelistrikan," ujarnya.

Selain menyoroti pelayanan listrik, Daniel juga meminta dugaan persoalan dalam tata kelola batu bara yang sempat menjadi perhatian publik dapat diusut secara transparan apabila memang terdapat pelanggaran.

"Kalau memang ada dugaan penyimpangan dalam pengelolaan yang berdampak pada pelayanan listrik, kami meminta agar diusut secara terbuka sesuai aturan hukum. Jangan sampai kepentingan masyarakat dikorbankan," katanya.

Ia menegaskan ultimatum tersebut bukan sekadar pernyataan, melainkan bentuk peringatan agar PLN benar-benar memenuhi komitmen yang telah disampaikan kepada masyarakat.

"Kalau sampai Sabtu nanti kondisi listrik belum normal, kami pastikan aksi akan dilakukan. Kami ingin PLN bertanggung jawab karena masyarakat sudah terlalu lama dirugikan akibat pemadaman bergilir," tegasnya.

PLN Janjikan Pemulihan pada 11 Juli

Sebelumnya, General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Kalimantan Barat, Maria Goretti Indrawati Gunawan, menyampaikan bahwa sistem kelistrikan Kalimantan Barat ditargetkan kembali normal pada 11 Juli 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri silaturahmi bersama tokoh adat yang tergabung dalam organisasi lintas etnis dan budaya pada Selasa (7/7/2026).

Dalam kesempatan itu, Maria Goretti juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan akibat pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah daerah di Kalimantan Barat.

"Kami memohon maaf kepada seluruh masyarakat atas kondisi yang terjadi. Kami juga memohon dukungan agar proses perbaikan dapat berjalan dengan baik sehingga sistem kelistrikan di Kalimantan Barat dapat segera pulih kembali," ujarnya.

Sementara itu, Manager Komunikasi PLN UID Kalimantan Barat, Mukhlis Zarkasih, sebelumnya menjelaskan bahwa pemadaman bergilir bukan disebabkan oleh kekurangan pasokan batu bara maupun energi primer.

Menurutnya, gangguan terjadi akibat kebocoran pada sistem boiler PLTU Tanjung Gundul, Bengkayang, sehingga kemampuan pembangkit dalam memasok listrik ke sistem Kalimantan Barat mengalami penurunan.

"Kondisi tersebut menyebabkan kemampuan pasok sistem kelistrikan belum dapat beroperasi secara optimal. Langkah pengaturan beban dilakukan untuk menjaga keandalan sistem serta mencegah gangguan yang lebih luas," jelas Mukhlis dalam keterangan resminya, Sabtu (4/7/2026).***(red) 

Ketua DPRD Ketapang Ajak Laskar Jagadilaga Berperan Aktif Kawal Pembangunan

anantapost    Juli 07, 2026    Comment   

Ketua DPRD Ketapang Ajak Laskar Jagadilaga Berperan Aktif Kawal Pembangunan

Laskar Jagadilaga Perkuat Sinergi dengan DPRD Ketapang, Siap Kawal Pembangunan dan Jaga Kondusivitas Daerah

Anantapost.com - Ketapang. Setelah melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Ketapang, Organisasi Masyarakat (Ormas) Laskar Jagadilaga kembali melanjutkan agenda silaturahmi dengan mengunjungi Kantor DPRD Kabupaten Ketapang, Selasa (7/7/2026).

Rombongan dipimpin langsung oleh Panglima Besar Laskar Jagadilaga, Daniel. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi dan mempererat sinergi dengan unsur legislatif guna mendukung pembangunan serta menjaga stabilitas daerah.

Kedatangan pengurus Laskar Jagadilaga disambut Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, Ahmad Sholeh. Dalam suasana penuh keakraban, kedua pihak berdiskusi mengenai pentingnya kolaborasi antara organisasi masyarakat dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.

Ketua DPRD Ketapang Ahmad Sholeh menyampaikan apresiasinya atas inisiatif Laskar Jagadilaga membangun hubungan baik dengan lembaga legislatif. Menurutnya, organisasi kemasyarakatan memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus menjaga situasi daerah tetap aman dan kondusif.

"Kami menyambut baik kehadiran Laskar Jagadilaga. Semoga organisasi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, memperjuangkan rasa keadilan, serta menjadi mitra yang ikut mengawal pembangunan di Kabupaten Ketapang," ujar Ahmad Sholeh.

Ia juga berpesan agar seluruh anggota Laskar Jagadilaga senantiasa menjaga persatuan dan ketertiban di tengah masyarakat.

"Saya berpesan agar Kabupaten Ketapang tetap kondusif, tidak ada gerakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban. Mari bersama-sama mengawal pembangunan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat," tegasnya.

Sementara itu, Panglima Besar Laskar Jagadilaga, Daniel, menegaskan bahwa organisasinya hadir sebagai wadah yang siap bersinergi dengan pemerintah daerah, DPRD, maupun seluruh elemen masyarakat demi kemajuan Kabupaten Ketapang.

"Kami ingin membangun komunikasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan. Laskar Jagadilaga berkomitmen menjadi bagian dari solusi, mendukung pembangunan daerah, serta menjaga persatuan dan kondusivitas di Kabupaten Ketapang," kata Daniel.

Sebagai tindak lanjut dari rangkaian audiensi tersebut, Laskar Jagadilaga dijadwalkan menggelar deklarasi resmi pada 18 Juli 2026 di Pendopo Bupati Ketapang. Kegiatan itu akan menjadi momentum penegasan komitmen organisasi dalam mendukung pembangunan daerah, memperkuat kebersamaan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kemajuan Kabupaten Ketapang.***(red) 

Wakil Bupati Ketapang Sambut Laskar Jagadilaga, Dorong Kolaborasi untuk Kepentingan Masyarakat

anantapost    Juli 07, 2026    Comment   

Wakil Bupati Ketapang Sambut Laskar Jagadilaga, Dorong Kolaborasi untuk Kepentingan Masyarakat

Panglimadan pengurus Jagadilaga saat melakukan audensi dengan Wakil Bupati Ketapang Jamhuri Amir. SHdi Kantor Bupati. 

Anantapist.com - Ketqpang. Organisasi masyarakat (Ormas) Laskar Jagadilaga mulai menjalin komunikasi dan kemitraan dengan Pemerintah Kabupaten Ketapang melalui audiensi yang digelar di Kantor Bupati Ketapang, Selasa (7/7/2026).

Pertemuan tersebut dipimpin Panglima Besar Laskar Jagadilaga, Daniel, bersama jajaran pengurus dan diterima langsung oleh Wakil Bupati Ketapang, Jamhuri Amir. Audiensi ini menjadi langkah awal membangun kolaborasi antara organisasi masyarakat dengan pemerintah daerah dalam mendukung berbagai program pembangunan.

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Ketapang Jamhuri Amir menyampaikan apresiasi atas terbentuknya Laskar Jagadilaga. Ia berharap organisasi tersebut mampu menjadi mitra pemerintah yang aktif berkontribusi bagi kepentingan masyarakat.

"Kami mengucapkan selamat atas berdirinya Laskar Jagadilaga. Pemerintah Kabupaten Ketapang terbuka untuk menjalin kerja sama dengan seluruh organisasi masyarakat yang memiliki tujuan membangun daerah dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Jamhuri.

Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan.

"Kolaborasi adalah kunci. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Karena itu kami berharap Laskar Jagadilaga dapat menjaga semangat kebersamaan, terus hadir di tengah masyarakat, serta ikut mendukung terwujudnya visi pembangunan Kabupaten Ketapang," katanya.

Sementara itu, Panglima Besar Laskar Jagadilaga, Daniel, mengatakan audiensi tersebut merupakan bagian dari upaya memperkenalkan organisasi sekaligus membangun hubungan yang harmonis dengan pemerintah daerah.

"Kami ingin membuka ruang komunikasi yang baik dengan pemerintah. Kehadiran Laskar Jagadilaga bukan hanya sebagai organisasi masyarakat, tetapi juga sebagai mitra yang siap mendukung berbagai program yang berdampak positif bagi warga Ketapang," ungkap Daniel.

Menurutnya, Laskar Jagadilaga dibentuk dengan mengedepankan nilai persatuan, kepedulian sosial, dan semangat gotong royong. Organisasi itu, lanjut Daniel, berkomitmen mengambil bagian dalam kegiatan sosial maupun program pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

"Kami ingin menjadi organisasi yang solid, memiliki kepedulian terhadap masyarakat, dan siap bersinergi dengan pemerintah serta seluruh elemen daerah untuk bersama-sama mendorong kemajuan Kabupaten Ketapang," tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, Laskar Jagadilaga dijadwalkan menggelar deklarasi resmi pada 18 Juli 2026 di Pendopo Bupati Ketapang. Kegiatan tersebut akan menjadi momentum pengukuhan organisasi sekaligus penegasan komitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Ketapang.***(red) 

Laskar Jagadilaga Desak Pengawasan Ketat Program MBG di Ketapang Usai Dugaan Korupsi di BGN Terungkap

anantapost    Juni 04, 2026    Comment   

Laskar Jagadilaga Desak Pengawasan Ketat Program MBG di Ketapang Usai Dugaan Korupsi di BGN Terungkap

Panglima Besar Laskar Jagadilaga, Daniel, menegaskan komitmen dalam mengawal transparansi dan pengawasan program pemerintah demi kepentingan masyarakat.

Anantapost.com - Ketapang. 

Panglima Besar Laskar Jagadilaga, Daniel mengapresiasi langkah tegas Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengungkap dugaan korupsi yang menyeret mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) beserta sejumlah pejabat lainnya.

Menurutnya, pengungkapan kasus tersebut menjadi momentum penting untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto berjalan bersih dan tepat sasaran hingga ke daerah.

"Kami mengapresiasi Kejaksaan Agung yang telah membongkar dugaan korupsi di BGN pusat. Ini menjadi peringatan bagi semua pihak agar tidak bermain-main dengan program yang menyangkut kepentingan masyarakat, khususnya anak-anak penerima manfaat," katanya, Kamis (4/6/2026).

Ia meminta aparat penegak hukum (APH) di daerah turut proaktif mengawasi potensi penyimpangan dalam tata kelola Program MBG di Kabupaten Ketapang.

"Kami meminta AP, khususnya Kejati Kalbar melelalui Kejari Ketapang juga proaktif mengawasi kemungkinan-kemungkinan adanya penyimpangan tata kelola Program MBG di Ketapang. Pengawasan harus dilakukan sejak dini agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran maupun kewenangan," tegasnya.

Menurutnya, berdasarkan informasi yang berkembang, salah satu dugaan yang menjadi perhatian dalam kasus yang menjerat eks Kepala BGN adalah adanya praktik jual beli titik dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui yayasan yang terafiliasi dengan pihak tertentu.

"Seperti yang kita ketahui, salah satu dugaan dalam kasus ini adalah adanya jual beli titik dapur melalui yayasan yang terafiliasi dengan pihak tertentu. Karena itu, bukan tidak mungkin praktik serupa berpotensi terjadi hingga ke daerah, termasuk di Ketapang, apabila tidak diawasi secara ketat," ujarnya.

Ia menilai proses mendapatkan titik dapur atau SPPG tidak mudah sehingga perlu transparansi dalam penentuan mitra maupun yayasan yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut.

"Karena kita tahu untuk mendapatkan titik dapur atau titik SPPG ini tidak mudah jika tidak memiliki akses atau jaringan tertentu di tingkat pusat. Oleh sebab itu, seluruh proses harus transparan dan dapat diawasi publik," katanya.

Laskar Jagadilaga juga mendukung instruksi Presiden Prabowo agar berbagai lembaga terkait ikut melakukan penelusuran terhadap aliran dana dalam Program MBG.

"Kami meminta Kejagung, BPKP, maupun PPATK sesuai instruksi Presiden Prabowo dapat menelusuri aliran dana ini hingga ke daerah. Tujuannya agar seluruh anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan tidak disalahgunakan," ucapnya.

Sebagai bentuk partisipasi masyarakat, pihaknya mengaku telah menginstruksikan seluruh anggota Laskar Jagadilaga di Ketapang untuk turut melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Program MBG.

"Dalam hal ini, Laskar Jagadilaga telah menginstruksikan seluruh laskar untuk memantau Program MBG di Ketapang, khususnya terkait tata kelola dan penggunaan anggaran. Kami ingin program ini berjalan baik sesuai cita-cita Presiden Prabowo dalam meningkatkan gizi masyarakat dan kualitas generasi penerus bangsa," pungkasnya.

Editor: jok

Perkuat Basis di Daerah, Jagadilaga Siapkan Kepengurusan di 20 Kecamatan

anantapost    Maret 25, 2026    Comment   

Perkuat Basis di Daerah, Jagadilaga Siapkan Kepengurusan di 20 Kecamatan

Panglima Besar Laskar Jagadilaga, Daniel. 

Anantapost.com - Ketapang. Organisasi masyarakat (ormas) Laskar Jagadilaga mempercepat konsolidasi internal dengan memperluas jaringan kepengurusan hingga ke tingkat kecamatan di Kabupaten Ketapang. Langkah ini ditargetkan rampung dalam waktu dekat sebagai bagian dari penguatan struktur organisasi di daerah.

Panglima Besar Jagadilaga, Daniel, mengungkapkan bahwa proses pembentukan kepengurusan di 20 kecamatan kini telah memasuki tahap akhir. Sebagian besar struktur organisasi, kata dia, sudah terbentuk dan tinggal menunggu penyempurnaan teknis sebelum resmi dijalankan.

“Pembentukan perwakilan di 20 kecamatan di Kabupaten Ketapang saat ini sudah hampir rampung. Kami tinggal menyelesaikan beberapa hal teknis sebelum masuk ke tahap berikutnya,” ujar Daniel, Selasa (24/3/2026).

Ia menegaskan, ekspansi struktur ini merupakan langkah strategis untuk memperluas peran organisasi sekaligus memperkuat koordinasi di tingkat akar rumput. Dengan terbentuknya kepengurusan di kecamatan, diharapkan aktivitas organisasi dapat berjalan lebih efektif dan terarah.

“Kami ingin memastikan kehadiran Laskar Jagadilaga benar-benar dirasakan hingga ke tingkat kecamatan. Dengan struktur yang lebih dekat ke masyarakat, koordinasi dan gerak organisasi akan jauh lebih optimal,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga tengah mematangkan agenda pelantikan bagi para pengurus kecamatan yang telah terbentuk. Pelantikan tersebut akan menjadi momentum awal dalam menggerakkan berbagai program organisasi ke depan.

“Dalam waktu dekat, kami akan menggelar pelantikan bagi perwakilan kecamatan yang sudah terbentuk. Ini menjadi langkah awal untuk menjalankan program-program organisasi secara lebih masif,” tegas Daniel.

Ia berharap, dengan terbentuknya struktur yang solid hingga ke tingkat kecamatan, Laskar Jagadilaga dapat berkontribusi positif bagi masyarakat, sekaligus menjadi mitra strategis dalam menjaga stabilitas dan ketertiban di daerah.

Rencananya, pelantikan akan dilaksanakan setelah seluruh proses administrasi dan koordinasi internal organisasi dinyatakan tuntas.***(jk)