Ikuti kami:
Anantapost.com - Ketapang. Wakil Bupati Ketapang, Jamhuri Amir, SH, secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Akreditasi dan Advokasi Perpustakaan Sekolah Tingkat Kabupaten Ketapang Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Ketapang, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang diinisiasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Ketapang tersebut dihadiri oleh Bunda Literasi Ketapang, kepala sekolah, pengelola perpustakaan, narasumber dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI), serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai standar akreditasi perpustakaan sekolah sekaligus mendorong peningkatan kualitas layanan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP). Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat budaya literasi di lingkungan pendidikan.
Dalam sambutannya, Jamhuri Amir mengapresiasi langkah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Ketapang yang terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan sekolah di daerah.
“Kegiatan ini sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun 2025–2030, yaitu mewujudkan pembangunan yang berkeadilan menuju Kabupaten Ketapang yang maju dan mandiri. Salah satu fokus utama kami adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan memperkuat pelayanan publik,” ujar Jamhuri.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan perpustakaan sekolah membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Karena itu, para kepala sekolah diminta memberikan perhatian serius terhadap pengelolaan perpustakaan, baik melalui dukungan anggaran, penyediaan fasilitas, maupun peningkatan kapasitas tenaga pengelola.
Kepada pengelola perpustakaan, Wabup berpesan agar memanfaatkan kesempatan sosialisasi ini untuk memahami seluruh instrumen akreditasi, indikator penilaian, serta kelengkapan dokumen yang diperlukan.
“Manfaatkan kegiatan ini sebaik mungkin agar proses akreditasi dapat dipersiapkan secara matang dan berjalan optimal,” katanya.
Selain itu, ia juga meminta Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Ketapang terus melakukan pendampingan, monitoring, dan evaluasi kepada sekolah-sekolah, khususnya yang masih memerlukan dukungan dalam memenuhi standar akreditasi.
Menurutnya, perpustakaan sekolah yang berkualitas akan memberikan dampak besar terhadap peningkatan kemampuan literasi peserta didik dan menjadi investasi penting bagi masa depan daerah.
“Pengembangan perpustakaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan sekolah. Dukungan komite sekolah, orang tua, dan masyarakat juga sangat diperlukan. Perpustakaan yang baik akan menjadi sarana penting dalam mencetak generasi penerus Kabupaten Ketapang yang berkualitas,” tegasnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Ketapang, Deki Triadi, S.Pd., M.AP, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendorong terwujudnya perpustakaan sekolah yang memenuhi standar nasional dan memiliki kualitas layanan yang baik.
Menurut Deki, sosialisasi ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada kepala sekolah dan pengelola perpustakaan mengenai prosedur, instrumen, serta pentingnya akreditasi sebagai tolok ukur kualitas perpustakaan.
“Kami berharap kegiatan ini dapat memperkuat budaya literasi di sekolah sekaligus meningkatkan kualitas layanan perpustakaan sesuai standar nasional yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, peserta juga mendapatkan materi dari narasumber Perpusnas RI, yakni Direktur Standardisasi dan Akreditasi Perpusnas RI, Dra. Made Ayu Wirayati, M.Ikom, serta Pustakawan Ahli Muda Perpusnas RI, Anggun Kusumah Tri Utami, S.IPI, yang memaparkan berbagai aspek terkait akreditasi perpustakaan sekolah.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Ketapang turut menyerahkan Sertifikat Pendaftaran Naskah Kuno dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia kepada Migdad, S.Th., M.Pd. dan Mahmud Mursalin, S.Pd.I.
Penyerahan sertifikat tersebut bertujuan memberikan pengakuan resmi dan kepastian hukum terhadap kepemilikan naskah kuno, sekaligus mendukung upaya pelestarian warisan budaya bangsa. Program Registrasi Naskah Kuno yang dijalankan Perpusnas RI juga menjadi langkah strategis untuk menyelamatkan berbagai informasi berharga yang terkandung dalam manuskrip agar tidak hilang atau rusak seiring berjalannya waktu.
Melalui sosialisasi dan advokasi ini,
Pemerintah Kabupaten Ketapang berharap semakin banyak perpustakaan sekolah yang memperoleh akreditasi nasional sehingga mampu menjadi pusat literasi yang berkualitas dan berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Ketapang.***(jok)
REKOMENDASI
- Memuat artikel...
