Ikuti kami:
Kondisi tersebut turut berdampak pada penjualan BBM di tingkat pengecer. Sejumlah pedagang mengaku kesulitan memperoleh stok Pertalite sehingga memilih tidak lagi menjualnya. Sebagai gantinya, mereka hanya menyediakan Pertamax dengan harga mencapai Rp18.000 per liter.
Di beberapa lokasi, Pertalite eceran yang masih tersedia dijual dengan kisaran harga Rp12.000 hingga Rp17.000 per liter, jauh di atas harga resmi pemerintah.
Menanggapi situasi tersebut, Bupati Ketapang Alexander Wilyo memastikan akan segera menggelar rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Dalam rapat itu, Pemkab juga akan memanggil pihak Pertamina, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas), serta seluruh pengelola SPBU di Kabupaten Ketapang.
"Kami menerima banyak laporan dari masyarakat mengenai sulitnya memperoleh Pertalite di SPBU, sementara harga di tingkat pengecer juga meningkat cukup tinggi. Karena itu kami akan mengundang Pertamina, Hiswana Migas, pengelola SPBU, serta Forkopimda untuk mencari akar persoalan dan solusi yang cepat," ujar Alexander Wilyo, Senin (13/7/2026).
Menurut Alexander, berdasarkan informasi awal yang diterima, persoalan bukan semata-mata disebabkan oleh kosongnya pasokan Pertalite, melainkan adanya antrean panjang kendaraan di SPBU yang menyebabkan distribusi kepada masyarakat menjadi tidak optimal.
"Kami ingin mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan. Apakah masalahnya pada distribusi, mekanisme pelayanan di SPBU, atau ada faktor lain yang menyebabkan antrean terus terjadi," katanya.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menutup mata apabila ditemukan adanya dugaan pelanggaran dalam distribusi BBM bersubsidi.
"Kalau nantinya ditemukan indikasi penimbunan atau penyalahgunaan distribusi BBM, tentu akan kami telusuri bersama aparat penegak hukum. Semua akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu Kapolres juga akan kami libatkan dalam rapat koordinasi ini," tegasnya.
Alexander memastikan Pemerintah Kabupaten Ketapang berkomitmen melindungi kepentingan masyarakat dan segera mengambil langkah konkret agar pasokan Pertalite kembali mudah diakses.
"Saya memahami keresahan masyarakat. Pemerintah daerah bersama Forkopimda dan seluruh pemangku kepentingan akan bekerja sama agar persoalan ini segera terselesaikan sehingga masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan Pertalite," pungkasnya.***(jok)
REKOMENDASI
- Memuat artikel...
