Berdasarkan Surat Edaran Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 1531/D.TWS/04/2026 tertanggal 12 April 2026, sebanyak 22 SPPG atau dapur MBG di wilayah Kalimantan Barat kembali dihentikan sementara operasionalnya.
Kepala Regional (Kareg) Program MBG Kalimantan Barat, Agus Kurniawi, menjelaskan bahwa selama masa suspend, dapur yang terdampak tidak dibebani biaya sewa.
“Kebijakan ini sudah disampaikan saat kunjungan Direktur Pemantauan dan Pengawasan BGN, Brigjen TNI Rudi Setiawan, ke Kalbar. SPPG yang disuspend tidak dibayarkan biaya sewanya,” ujar Agus saat dikonfirmasi wartawan melalui Sambungan Whatsapp, Selasa (14/4/2026).
Meski operasional dihentikan sementara, tenaga ahli seperti ahli gizi dan akuntan tetap menerima gaji. Hal ini karena mereka merupakan bagian dari struktur pegawai BGN.
“Untuk ahli gizi dan akuntan tetap mendapatkan gaji karena mereka masuk dalam struktur Badan Gizi Nasional,” jelasnya.
Di sisi lain, sistem pengawasan terhadap operasional SPPG kini diperketat melalui mekanisme pelaporan berbasis digital. Setiap kepala SPPG diwajibkan melaporkan kondisi di lapangan melalui aplikasi Tauwascare.
Agus menegaskan, data dapur yang disuspend berasal dari laporan langsung kepala SPPG yang kemudian diinput dalam sistem tersebut.
“Penetapan suspend berdasarkan laporan dari kepala SPPG yang diinput dalam akun pelaporan Tauwascare, sesuai fakta di lapangan,” katanya.
Setiap laporan wajib dilengkapi dokumentasi sebagai bukti pendukung, sehingga data yang disampaikan mencerminkan kondisi riil dan tidak dapat dimanipulasi.
Melalui mekanisme ini, pemerintah berharap seluruh SPPG dapat segera memenuhi standar yang telah ditetapkan sebelum kembali beroperasi.
Kebijakan suspend ini sekaligus menjadi langkah evaluasi menyeluruh guna memastikan program MBG berjalan sesuai standar pelayanan, keamanan pangan, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Editor: jok
Komentar0