Dalam kunjungan tersebut, Norsan yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas MBG Provinsi Kalimantan Barat memantau secara langsung proses penyajian makanan hingga memastikan kondisi para siswa usai mengonsumsi menu yang disediakan.
Ia menjelaskan, berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, menu yang disajikan kepada para siswa dinilai telah memenuhi standar gizi yang ditetapkan pemerintah.
Menurutnya, kualitas gizi menjadi aspek penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, sekaligus memastikan program berjalan optimal.
Lebih lanjut, Norsan menegaskan bahwa pelaksanaan program MBG harus mengikuti standar ketat dari pemerintah pusat, termasuk dalam hal kelayakan dapur penyedia makanan.
“Kita sudah mendapat arahan dari pusat. Jika ada dapur yang tidak memenuhi standar, seperti tidak memiliki IPAL dan fasilitas pendukung lainnya, maka itu bisa ditutup,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, sebelumnya terdapat sekitar 152 dapur MBG di wilayah Kalimantan yang telah dihentikan operasionalnya karena tidak memenuhi spesifikasi, terutama terkait ketiadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
“Sekitar 152 dapur MBG di Kalimantan sudah ditutup karena tidak memenuhi syarat, yang paling banyak karena tidak memiliki IPAL,” jelasnya.
Menurut Norsan, keberadaan IPAL sangat penting untuk mengelola limbah dapur agar tidak mencemari lingkungan dan mengganggu masyarakat sekitar.
“IPAL itu untuk pengelolaan limbah. Kalau dibuang sembarangan, tentu berdampak pada lingkungan dan warga sekitar. Itu sebabnya harus ditutup,” katanya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya keberadaan tenaga ahli gizi serta ketersediaan air bersih sebagai bagian dari standar operasional program MBG.
Norsan berharap ke depan seluruh pelaksanaan program dapat memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan tanpa menimbulkan risiko bagi siswa.
“Ke depan, kita tidak ingin ada lagi kasus anak-anak yang mengalami keracunan. Ini harus menjadi perhatian bersama,” pungkasnya.***(jok)
Komentar0