Ikuti kami:
Anantapost.com — Ketapang. Meningkatnya titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah membuat Pemerintah Kabupaten Ketapang memperkuat langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Bupati Ketapang Alexander Wilyo memimpin langsung rapat koordinasi bersama Tim Supervisi Mabes TNI di Ruang Rapat Kantor Bupati Ketapang, Kamis (27/8/2026). Rapat tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi seluruh unsur dalam menghadapi ancaman karhutla yang kembali meningkat.
Alexander Wilyo menegaskan, karhutla bukan persoalan yang dapat ditangani oleh satu institusi saja. Menurutnya, seluruh elemen harus bergerak bersama dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.
“Kita harus mengerahkan seluruh kekuatan dan sumber daya yang ada. Penanganan karhutla tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Semua elemen harus bergerak bersama, termasuk TNI-Polri, perusahaan, dan masyarakat,” tegas Alexander.
Kebakaran Gambut Jadi Perhatian
Dalam rapat tersebut, Bupati juga menyoroti kebakaran yang terjadi di kawasan gambut, khususnya wilayah Jalan Pelang.
Menurutnya, karakteristik lahan gambut membuat proses pemadaman jauh lebih sulit. Kondisi lahan yang kering, terbatasnya sumber air, serta akses menuju lokasi menjadi sejumlah kendala yang harus segera diantisipasi.
Kebakaran di lahan gambut, lanjutnya, tidak hanya terjadi di permukaan. Api dapat bertahan dan merambat melalui lapisan bawah tanah sehingga membutuhkan metode penanganan yang lebih serius dan terpadu.
Karena itu, Alexander meminta seluruh unsur yang terlibat tidak hanya fokus pada pemadaman, tetapi juga memperkuat langkah pencegahan.
Perusahaan Diminta Kerahkan Sumber Daya
Pemkab Ketapang juga meminta perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut ikut mengambil peran lebih besar dalam pengendalian karhutla.
Dukungan perusahaan diharapkan mencakup pengerahan peralatan pemadam, pembangunan sekat api, penyediaan sumur bor, hingga dukungan logistik bagi personel yang bertugas di lapangan.
“Tidak ada satu pihak pun yang bisa bekerja sendiri. Karhutla adalah persoalan bersama sehingga penanganannya juga harus dilakukan secara bersama-sama,” ujar Alexander.
Ia menekankan, seluruh perusahaan harus mengoptimalkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki, terutama ketika ancaman kebakaran meningkat di sejumlah wilayah Ketapang.
Tim Supervisi Mabes TNI Turun ke Masyarakat
Sementara itu, Tim Supervisi Mabes TNI menyampaikan rencana pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat selama kurang lebih 30 hari.
Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya dan dampak karhutla.
Selain memberikan edukasi, tim juga akan menyerap informasi terkait persoalan dan kendala yang ditemukan di lapangan. Temuan tersebut nantinya menjadi bahan koordinasi dan evaluasi bersama, termasuk untuk disampaikan kepada pemerintah pusat.
Alexander meminta jajaran Pemkab Ketapang segera mendampingi tim dalam menentukan desa serta wilayah yang dinilai rawan karhutla sebagai sasaran kegiatan penyuluhan.
“Persoalan yang kita hadapi harus disampaikan apa adanya agar solusi dari pusat tepat sasaran. Selain penanganan di lapangan, pencegahan dan penyuluhan kepada masyarakat juga harus terus dilakukan,” katanya.
Dorong Penambahan Helikopter
Selain memperkuat Satgas Darat, Pemkab Ketapang juga mendorong peningkatan dukungan penanganan karhutla melalui jalur udara.
Salah satu langkah yang didorong yakni penambahan armada helikopter untuk mempercepat proses pemadaman di kawasan yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Dukungan udara dinilai penting mengingat sejumlah titik kebakaran berada di lokasi dengan akses terbatas dan medan yang sulit.
Bupati menilai, kemampuan memadamkan api bukan satu-satunya ukuran keberhasilan penanganan karhutla. Pencegahan harus menjadi prioritas melalui peningkatan kesadaran masyarakat, kesiapsiagaan seluruh pihak, serta kepatuhan terhadap larangan aktivitas yang dapat memicu kebakaran.
Ketapang Rumah Besar Bersama
Di penghujung rapat, Alexander mengajak seluruh masyarakat memperkuat semangat gotong royong dalam mencegah dan menanggulangi karhutla.
“Kita berikhtiar dengan seluruh kemampuan yang ada, sambil memohon pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa agar Kabupaten Ketapang dan Kalimantan Barat dijauhkan dari bencana serta tidak ada lagi korban jiwa akibat karhutla,” ungkapnya.
Menurut Alexander, upaya bersama menghadapi karhutla bukan sekadar penanganan bencana, tetapi juga bentuk komitmen menjaga Ketapang sebagai rumah besar bagi seluruh masyarakat.
Pemerintah, TNI-Polri, perusahaan dan masyarakat dinilai memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga lingkungan dari ancaman kebakaran.
Langkah tersebut juga sejalan dengan Misi Keenam Kabupaten Ketapang, yakni pemanfaatan sumber daya alam secara berkeadilan sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
Melalui penguatan pencegahan, penanganan di lapangan, edukasi masyarakat, serta perlindungan kawasan hutan dan lahan, Pemkab Ketapang berupaya menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus melindungi keselamatan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Bagi pemerintah daerah,
keberhasilan penanganan karhutla tidak semata-mata diukur dari menurunnya jumlah hotspot atau luas lahan terbakar. Lebih jauh, keberhasilan harus ditandai dengan tumbuhnya kesadaran kolektif seluruh masyarakat untuk menjaga lingkungan.
Ketapang adalah rumah besar bersama. Menjaganya dari ancaman karhutla merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat.***(jk)
REKOMENDASI
- Memuat artikel...
