Kode Recentpos Berita

Kode Recentpost Grid

Advertisement

Jumat, 20 November 2026

Menteri UMKM Bidik Ketapang Bentuk PLUT, Pelaku Usaha Mikro Bakal Dipermudah

Ikuti kami:
Menteri UMKM RI, Maman Abdurrahman, menyampaikan sambutan dalam Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro bertema Legal, Terlindungi, Berdaya di Kabupaten Ketapang, Jumat (20/11/2026).

Anantapost.com – Ketapang. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI, Maman Abdurrahman, mendorong Pemerintah Kabupaten Ketapang segera membentuk Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT). Kehadiran fasilitas tersebut dinilai penting untuk memperluas akses pelaku UMKM terhadap perizinan, pendampingan, hingga pembiayaan usaha.

Dorongan itu disampaikan Maman saat menghadiri Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro bertema Legal, Terlindungi, Berdaya di kawasan Hotel Borneo Ketapang, Jumat (20/11/2026).

Maman mengungkapkan, festival tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjangkau pelaku usaha mikro dan kecil di berbagai daerah, termasuk Ketapang, yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap fasilitas legalitas dan pengembangan usaha.

Menurutnya, persoalan mendasar yang masih dihadapi pelaku usaha mikro adalah belum dimilikinya Nomor Induk Berusaha (NIB), izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), sertifikat halal, serta minimnya pengetahuan mengenai akses permodalan melalui perbankan maupun program pemerintah.

"Kalau usaha menengah, saya pikir rata-rata sudah terakses terhadap legalitas usaha. Tetapi untuk usaha mikro ini masih banyak yang belum terjamah atau terakses dengan beberapa fasilitas perizinan. Salah satunya NIB, izin PIRT, sertifikasi halal, serta literasi mengenai bagaimana mengakses perbankan ataupun pinjaman usaha," kata Maman.

Ia menyebutkan, Kementerian UMKM menargetkan pembentukan sekitar 108 PLUT pada 2027 yang akan tersebar di tingkat provinsi serta kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Kabupaten Ketapang menjadi salah satu daerah yang didorong untuk memiliki pusat layanan tersebut. Pasalnya, hingga kini Ketapang belum mempunyai PLUT sebagai wadah pelayanan dan pendampingan bagi pelaku UMKM.
Melalui fasilitas ini, pemerintah berharap pelayanan dapat menjangkau pelaku usaha hingga tingkat kecamatan sehingga masyarakat lebih mudah memperoleh informasi, pendampingan, dan mengurus berbagai persyaratan usaha.
Maman juga menilai anggapan bahwa pengurusan izin usaha selalu rumit dan memerlukan waktu lama harus segera diubah.

Ia mengatakan, salah satu penyebab munculnya persepsi tersebut adalah koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang belum berjalan maksimal.
Padahal, sejumlah layanan perizinan kini telah menggunakan sistem digital sehingga prosesnya jauh lebih cepat.

"Masih banyak saudara-saudara kita yang ketika mendengar perizinan, kesan pertama yang muncul adalah rumit, susah, ataupun berbelit-belit. Itu terjadi karena koordinasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sering kali belum terbangun dengan baik," jelasnya.

Ia menegaskan, pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) saat ini bahkan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 10 menit melalui sistem yang telah tersedia.

"Contohnya pengurusan NIB, paling lama itu 10 menit karena sekarang semua sudah by system," tambahnya.

Untuk memperluas pelayanan, Kementerian UMKM menyiapkan dua pendekatan, yakni layanan digital melalui sistem Sapa UMKM dan pelayanan tatap muka melalui PLUT.

Menurut Maman, pelayanan langsung tetap diperlukan agar pelaku usaha yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital bisa memperoleh pendampingan secara mudah dan maksimal.

Tak hanya persoalan legalitas, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil.

Maman menjelaskan, pemerintah telah memberikan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sehingga beban bunga yang ditanggung pelaku usaha menjadi sekitar 6 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan bunga pinjaman normal yang rata-rata mencapai 13 hingga 16 persen.

Selain itu, pemerintah juga menurunkan bunga pembiayaan bagi pelaku usaha ultra mikro, khususnya perempuan peserta program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) yang berada di bawah binaan Permodalan Nasional Madani (PNM).

"Untuk KUR, Alhamdulillah sudah diberikan keringanan dan disubsidi oleh pemerintah menjadi 6 persen. Kalau bunga normal itu rata-rata sekitar 13 sampai 16 persen. Kemudian untuk usaha ultra mikro yang berada di bawah binaan PNM, selama ini ibu-ibu yang tergabung dalam program Mekaar menerima bunga sekitar 25 persen, sekarang diturunkan menjadi 8 persen," ungkapnya.

Ia memaparkan, jumlah perempuan yang tergabung dalam program Mekaar secara nasional mencapai sekitar 14 juta orang. Sementara di Kalimantan Barat, penerima manfaatnya diperkirakan berkisar 380 ribu hingga 400 ribu orang.
Maman menilai penurunan beban bunga tersebut menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam membantu pelaku usaha ultra mikro, terutama perempuan, agar memiliki ruang lebih besar untuk mempertahankan sekaligus mengembangkan usahanya.

Pada kesempatan itu, ia turut menyampaikan apresiasi kepada Bupati Ketapang Alexander Wilyo serta perbankan dan seluruh mitra yang telah mendukung 
penyelenggaraan festival tersebut.
Ia berharap kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan berbagai pemangku kepentingan terus diperkuat.

Dengan demikian, semakin banyak pelaku UMKM di Ketapang memperoleh kemudahan legalitas, perlindungan usaha, pendampingan, serta akses pembiayaan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing usahanya.***(red) 


Diterbitkan: anantapost
Google Logo Add on Google
  
Tambahkan Komentar Anda
Tombol Komentar
Banner Promosi
Banner Promosi