Ketapang Naikkan Status Jadi Tanggap Darurat Kekeringan dan Karhutla, 15 Kecamatan Terdampak
Anantapost.com — Ketapang. Pemerintah Kabupaten Ketapang resmi menaikkan status penanganan bencana dari siaga menjadi Tanggap Darurat Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
Keputusan tersebut ditetapkan dalam rapat yang dipimpin langsung Bupati Ketapang Alexander Wilyo, S.STP., M.Si., di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Ketapang, Rabu (2/9/2026).
Status darurat diberlakukan setelah kondisi karhutla dan kekeringan semakin mengkhawatirkan. Hingga awal September 2026, kebakaran dilaporkan telah terjadi di 15 dari 20 kecamatan di Kabupaten Ketapang.
Dampaknya tidak hanya menyasar lingkungan. Kabut asap mulai menurunkan kualitas udara, kasus gangguan kesehatan meningkat, sementara sejumlah wilayah juga menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih akibat kemarau berkepanjangan.
Bupati Alexander Wilyo menegaskan, peningkatan status bukan sekadar keputusan administratif. Langkah tersebut menjadi dasar untuk mempercepat pengerahan sumber daya dan memperkuat penanganan di lapangan.
“Penetapan status tanggap darurat ini menjadi dasar kita untuk mengambil kebijakan yang lebih jauh, termasuk mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk penanggulangan karhutla,” tegas Alexander.
Personel Cukup, Peralatan Jadi Kendala
Menurut Alexander, kekuatan personel yang diterjunkan untuk menangani karhutla relatif memadai. Pemadaman melibatkan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, relawan, masyarakat, hingga personel bantuan dari luar Kalimantan.
Namun, persoalan utama yang dihadapi saat ini adalah keterbatasan sarana pendukung, terutama ketersediaan air dan peralatan pemadaman di sejumlah lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Karena itu, Pemkab Ketapang meminta pemerintah pusat meningkatkan intensitas operasi water bombing, khususnya untuk menjangkau kawasan pedalaman dan titik api di lokasi yang sulit ditangani dari darat.
“Kita minta tambahan intensitas water bombing di Ketapang ditingkatkan. Ini sangat efektif untuk daerah pedalaman atau di kawasan tanah mineral,” kata Alexander.
Pemkab Ketapang juga telah mengusulkan tambahan helikopter kepada pemerintah pusat.
Dukungan dari Pusat Penerbangan Angkatan Darat (Penerbad) di bawah Kodam XII/Tanjungpura diharapkan turut memperkuat operasi pemadaman dari udara.
Saat ini, dua helikopter bantuan BNPB telah berada di Bandara Rahadi Oesman Ketapang. Satu armada digunakan untuk operasi water bombing, sedangkan satu lainnya mendukung patroli dan survei udara guna memantau perkembangan titik-titik kebakaran.
Meski demikian, jumlah tersebut dinilai masih belum ideal dibandingkan luas wilayah dan sebaran kebakaran.
“Idealnya makin banyak makin bagus, di tengah kondisi karhutla yang semakin meluas dan memburuk,” ujarnya.
Avtur Jadi Perhatian
Selain armada udara, ketersediaan bahan bakar avtur menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Pasalnya, operasi helikopter sangat bergantung pada pasokan bahan bakar tersebut.
Pemkab Ketapang meminta dukungan Pertamina agar ketersediaan avtur selama masa tanggap darurat dapat terjamin.
“Kita butuh avtur. Ini kaitannya dengan Pertamina. Saya berharap Pertamina pusat juga memberikan perhatian terhadap kondisi yang sedang kita hadapi dan dapat membantu penyediaan avtur,” kata Alexander.
Ia menegaskan, penambahan helikopter tidak akan optimal apabila kebutuhan bahan bakarnya tidak tersedia.
“Keberadaan helikopter water bombing tidak akan dapat dimanfaatkan secara maksimal apabila ketersediaan avtur tidak terpenuhi,” tegasnya.
Alexander berharap seluruh dukungan yang dibutuhkan dapat diberikan secara cepat tanpa terkendala proses birokrasi yang panjang.
Kualitas Udara Memburuk, 803 Kasus ISPA
Di sisi lain, dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat mulai menjadi perhatian serius.
Dalam rapat tersebut disampaikan kualitas udara di Kabupaten Ketapang sempat mencapai ISPU sekitar 300, yang masuk kategori sangat tidak sehat.
Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang juga mencatat 803 kasus ISPA yang berkaitan dengan memburuknya kondisi udara akibat asap kebakaran.
Kondisi tersebut menjadi peringatan bahwa karhutla bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga telah menjadi ancaman kesehatan masyarakat, khususnya bagi anak-anak, lansia, dan kelompok rentan.
Alexander meminta Dinas Kesehatan meningkatkan kesiapsiagaan fasilitas pelayanan kesehatan agar mampu memberikan pelayanan maksimal kepada warga yang terdampak.
Pemkab juga mulai mengantisipasi potensi meningkatnya penyakit lain akibat kemarau dan keterbatasan air bersih, termasuk diare serta gangguan kesehatan lainnya.
Masyarakat diminta menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah dan mengurangi perjalanan menuju wilayah yang terdampak asap tebal.
“Kalau tidak ada keperluan mendesak, jangan lewat Jalan Pelang dulu,” imbaunya.
Jika kondisi asap semakin membahayakan pengguna jalan, pemerintah daerah bahkan membuka kemungkinan melakukan penutupan sementara akses Jalan Pelang.
“Kalau memang tidak memungkinkan lagi, tutup saja Jalan Pelang agar tidak ada korban dengan kondisi yang ada,” tegas Alexander.
Larangan Membakar Diperketat
Menghadapi kondisi yang semakin ekstrem, Bupati meminta seluruh camat dan kepala desa memperkuat pencegahan di wilayah masing-masing.
Masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran lahan maupun hutan dalam bentuk apa pun. Larangan juga berlaku terhadap pembakaran sampah rumah tangga yang berpotensi memicu kebakaran di tengah kondisi cuaca yang sangat kering.
“Tidak boleh membakar dalam bentuk apa pun dan tujuan apa pun. Tahan dulu. Bakar sampah pun jangan dulu,” tegasnya.
Seluruh perangkat daerah juga diminta memperluas kampanye pencegahan melalui pemasangan baliho dan spanduk serta edukasi langsung kepada masyarakat.
“Jaga dan rawat Ketapang,” pesan Alexander.
Camat dan Kades Diminta Turun Langsung
Alexander juga menekankan pentingnya peran camat dan kepala desa dalam menghadapi situasi darurat.
Camat diminta menjadi koordinator penanganan karhutla di wilayah masing-masing dengan melibatkan unsur Muspika, pemerintah desa, perusahaan, relawan, hingga masyarakat.
Ia mengingatkan agar penanganan karhutla tidak hanya aktif ketika pejabat atau pimpinan daerah datang meninjau lokasi.
“Saya dengar ada kades dan camat yang tidak aktif. Ada saat ada Pak Dandim, Bupati, Kapolres baru ada di lapangan. Harus aktif dalam situasi karhutla yang mengkhawatirkan,” tegasnya.
Menurutnya, kecepatan respons di tingkat kecamatan dan desa sangat menentukan agar api tidak semakin meluas.
Selain menangani karhutla, pemerintah juga harus bergerak mengatasi dampak kekeringan, khususnya persoalan air bersih yang mulai dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah.
Karena itu, seluruh elemen diminta memperkuat gotong royong dan memastikan masyarakat yang terdampak mendapatkan bantuan.
Dengan ditetapkannya status tanggap darurat, Pemkab Ketapang berharap mobilisasi personel, peralatan, dukungan udara, serta bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi dapat dipercepat.
Situasi karhutla dan kekeringan saat ini menjadi ujian serius bagi Ketapang. Pemerintah daerah menegaskan penanganannya membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari pemerintah, aparat, dunia usaha hingga masyarakat.
Pesannya jelas: di tengah karhutla dan kekeringan yang meluas, Ketapang harus dijaga bersama.***(jok)
