Pemutusan Jalan di Areal Kebun Diprotes, Perusahaan Sebut Sudah Sesuai Kesepakatan

Mediasi antara pihak perusahaan dan perwakilan masyarakat, tokohadat,serta APH berlangsung di kantor manajemen perkebunan, membahas penutupan akses jalan serta rencana solusi alternatif guna menjaga kepentingan bersama.

Anantapost.com - Ketapang. Pihak perusahaan perkebunan PT Hungarindo Persada melalui manajemen PT Bumitama Gunajaya Agro (PT BGA) menegaskan bahwa kegiatan pemutusan jalan dan pembuatan parit batas di areal kebun dilakukan berdasarkan hasil sosialisasi serta kesepakatan bersama sejumlah pihak terkait.

Corporate Affair Manager PT BGA Region Sungai Melayu, Romulus, menjelaskan bahwa rencana pemutusan jalan di blok C3/4 telah melalui proses pemberitahuan sejak awal April 2026.

“Rencana pemutusan jalan ini sudah kami sampaikan sejak tanggal 5 hingga 15 April kepada para kepala desa, pengurus koperasi, tokoh adat, serta dalam forum silaturahmi rutin. Bahkan satu minggu sebelum pelaksanaan juga sudah dipasang plang pemberitahuan,” ujarnya, Jumat (1/5/2026).

Ia menambahkan, pelaksanaan pemutusan jalan pada Kamis, 16 April 2026 berlangsung aman dan disaksikan berbagai unsur, termasuk perwakilan masyarakat, pengurus koperasi, tim perusahaan, serta bagian humas.

Menurut Romulus, jalan yang diputus merupakan akses yang awalnya dibangun perusahaan, namun kemudian dimanfaatkan sejumlah pihak untuk aktivitas menuju kawasan hutan produksi (HP), termasuk kegiatan penambangan tanpa izin.

“Jalan ini sebelumnya digunakan untuk mobilisasi alat, tenaga kerja, BBM, hingga hasil kerja oleh kelompok tertentu di areal HP. Karena itu, perusahaan melakukan penataan dengan membuat batas berupa parit,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa seluruh tokoh masyarakat yang dilibatkan dalam sosialisasi awal telah menyatakan persetujuan, dan tidak ada keberatan hingga hari pelaksanaan.

Namun, setelah penutupan akses, muncul keberatan dari organisasi Persatuan Tambang Independen Rakyat (PETIR) Kabupaten Ketapang. Menanggapi hal tersebut, perusahaan bersama pihak terkait menggelar mediasi pada Senin, 20 April 2026.

Pertemuan tersebut dihadiri kepala desa, tokoh adat, aparat keamanan, pengurus koperasi, serta perwakilan PETIR. Dalam mediasi, mayoritas peserta menyetujui langkah perusahaan, kecuali Kepala Desa Kepuluk yang menyatakan penolakan.

“Dalam mediasi disepakati akan dibuat jalan alternatif sebagai pengganti akses yang diputus. Bahkan direncanakan survei lokasi dilakukan pada 21 April dan pengerjaan dilakukan bersama antara pihak perusahaan dan PETIR,” kata Romulus.

Meski demikian, ia menyebut pihak PETIR tidak hadir dalam agenda survei yang telah disepakati, dan komunikasi hingga kini belum kembali terjalin.

“Kami tetap terbuka untuk komunikasi dan mencari solusi terbaik, terutama agar aktivitas masyarakat tetap berjalan tanpa melanggar ketentuan yang ada,” tutupnya.

Editor: jok