Solmadapar Tekan Penuntasan Kasus Pembakaran di Air Upas, Soroti Kinerja Aparat dan Desak Sikap Gubernur

Aksi mahasiswa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Barat memanas dengan pembakaran ban sebagai simbol protes atas lambannya penanganan kasus di Air Upas, Ketapang. Massa mendesak aparat dan pemerintah segera bertindak tegas demi menjamin keamanan masyarakat.

Anantapost.com - Pontianak. Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Kalimantan Barat (Solmadapar) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jumat (17/4/2026), sebagai bentuk tekanan terhadap penanganan kasus pembakaran rumah di Desa Air Upas, Kabupaten Ketapang.

Aksi tersebut menjadi sorotan atas lambannya penanganan kasus yang dinilai telah menimbulkan ketakutan berkepanjangan di tengah masyarakat. Massa membawa spanduk berisi tuntutan dan mendesak pemerintah daerah serta aparat penegak hukum segera mengambil langkah konkret dan terukur.

Sekretaris Jenderal Solmadapar, Asef, secara tegas mengkritik kinerja aparat kepolisian, khususnya jajaran Polres Ketapang, yang dianggap belum menunjukkan progres signifikan dalam pengungkapan kasus.

“Kami menilai penanganan kasus ini belum maksimal. Aparat, termasuk Kapolres Ketapang yang dibantu Polda, terkesan lamban dalam melakukan penyelidikan,” tegas Asef dalam orasinya.

Menurutnya, kondisi keamanan di Desa Air Upas hingga kini masih jauh dari kata kondusif. Warga disebut masih diliputi rasa takut akibat teror yang belum sepenuhnya terhenti.

“Masyarakat belum mendapatkan jaminan rasa aman. Teror masih berlanjut dan ini jelas menciptakan keresahan serius di tengah warga,” lanjutnya.

Selain mendesak percepatan penanganan hukum, Solmadapar juga meminta Gubernur Kalimantan Barat segera mengambil sikap resmi dan tidak bersikap pasif terhadap situasi yang berkembang.

“Kami mendesak gubernur segera memberikan pernyataan resmi dan mengambil langkah konkret, termasuk mendorong digelarnya rapat Forkopimda untuk merespons persoalan ini secara menyeluruh,” ujar Asef.

Aksi berlangsung di bawah pengawalan aparat keamanan dan berjalan tertib. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terkait tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi.

Editor:jok