Penghentian tersebut merujuk pada Keputusan Kepala BGN tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan MBG 2026.
Kebijakan ini juga didasarkan pada laporan Koordinator Regional Kalimantan Barat serta laporan internal dari Kepala SPPG Sandai.
Dalam surat resmi yang ditandatangani atas nama Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN melalui Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III, Rudi Setiawan, ditegaskan bahwa operasional SPPG Sandai dihentikan untuk waktu yang belum ditentukan.
“Untuk sementara, operasional SPPG Ketapang Sandai dihentikan sampai batas waktu yang tidak ditentukan, dalam rangka penegakan Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026,” demikian bunyi petikan surat tersebut.
Kepala Program MBG Regional Kalbar, Agus Kurniawi, menyatakan bahwa keputusan ini diambil karena mitra pelaksana tidak menunjukkan komitmen menjalankan juknis yang telah ditetapkan.
“Ini bukan sekadar evaluasi administrasi. Ada standar yang harus dipatuhi. Jika tidak dijalankan, maka konsekuensinya jelas,” ujar Agus, Rabu (25/2/2026).
Ia memastikan, dengan penghentian tersebut, distribusi makanan bergizi kepada 3.330 penerima manfaat di 13 sekolah — mulai dari PAUD hingga SMA — untuk sementara terhenti sambil menunggu evaluasi lanjutan dari BGN.
SPPG Sandai sendiri dikelola oleh Yayasan Gemilang Usaha Kapuas. Sebelumnya, dapur ini menjadi sorotan publik setelah membagikan menu Ramadan berupa dua buah pisang, tiga butir kurma, dan dua potong roti. Paket tersebut menuai kritik dari orang tua siswa karena dinilai tidak mencerminkan standar kecukupan gizi serta dianggap tidak proporsional dengan anggaran yang tersedia.
Agus mengaku telah mengingatkan seluruh pengelola SPPG agar berhati-hati dalam menyusun menu kering selama Ramadan.
“Sejak sebelum puasa, saya sudah ingatkan agar menu kering disusun dengan cermat. Masyarakat sekarang kritis, semuanya bisa dihitung secara terbuka,” tegasnya.
Namun, peringatan itu disebut tidak diindahkan. BGN berharap penghentian ini menjadi peringatan keras, tidak hanya bagi SPPG Sandai, tetapi juga seluruh mitra pelaksana MBG agar disiplin terhadap standar yang telah ditetapkan.
Kontroversi bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, menu yang dibagikan juga sempat diprotes karena tidak menyertakan nasi. Warga bahkan menyindirnya sebagai “Menu Diet Gratis” karena porsi yang dianggap minim.
Berdasarkan dokumentasi yang beredar, menu tersebut hanya terdiri atas lima potong kentang goreng, telur kukus, tumis sayur wortel-jagung-kacang, beberapa butir kacang tanah goreng, serta sepotong semangka.
Rangkaian polemik ini menjadi alarm bagi BGN untuk memperketat pengawasan pelaksanaan MBG di daerah. Program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi siswa itu ditegaskan tidak boleh melenceng dari standar, baik dari sisi kualitas, kuantitas, maupun tata kelola.***(tim)
Komentar0