Rakor tersebut dilaksanakan secara hybrid dan diikuti oleh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga serta memastikan efektivitas pelaksanaan program strategis nasional.
Dalam rakor tersebut, Sekda Ketapang didampingi Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Kepala Bagian LPSE, staf Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang), serta instansi terkait lainnya.
Rakor dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si. Dalam arahannya, Tomsi menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap daerah-daerah dengan tingkat inflasi tinggi, baik yang terjadi secara mingguan, bulanan, maupun inflasi yang berlangsung dalam jangka panjang akibat keterlambatan penanganan.
Kemendagri,
lanjut Tomsi, berencana menampilkan rapor pengendalian inflasi daerah sebagai bahan evaluasi bersama. Pemerintah daerah diminta menyiapkan langkah-langkah perbaikan yang terukur dan terencana sepanjang tahun 2026, khususnya bagi daerah dengan capaian pengendalian inflasi yang masih rendah.
“Saya minta minggu depan sudah bisa ditayangkan daerah-daerah dengan penyebab inflasi yang tinggi. Saya ingin rapor pengendalian inflasi daerah dibuatkan,” tegas Tomsi.
Tomsi juga mengingatkan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Penanganan gejolak harga beras sebelumnya dinilai sebagai contoh keberhasilan kolaborasi antara pemerintah daerah, Bulog, Kementerian Pertanian, TNI, Polri, serta kementerian dan lembaga terkait melalui pelaksanaan operasi pasar.
Menjelang bulan Ramadan, pemerintah daerah diminta meningkatkan pengawasan harga bahan pokok serta memastikan ketersediaan pasokan di pasar. Satuan Tugas (Satgas) Pangan juga diinstruksikan untuk bertindak cepat apabila ditemukan praktik perdagangan yang merugikan masyarakat.
Pemantauan harga kebutuhan pokok direncanakan dilakukan secara rutin setiap pekan selama Ramadan, dengan target menjaga stabilitas harga hingga Ramadan 2026.
Melalui rakor ini, diharapkan seluruh pemerintah daerah dapat mengoptimalkan perannya dalam menjaga stabilitas ekonomi serta mendukung keberhasilan program pembangunan nasional demi kesejahteraan masyarakat.***(jok)
Komentar0