Anantapost.com - Ketapang – Bupati Ketapang Alexander Wilyo, S.STP., M.Si., merefleksikan sepuluh bulan awal kepemimpinannya sebagai fase konsolidasi dan penataan arah pembangunan daerah. Ia menegaskan bahwa Ketapang harus terus bergerak maju dan tidak boleh mengalami kemunduran.
Hal tersebut disampaikan Bupati Alexander Wilyo dalam acara Kaleidoskop 10 Bulan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Ketapang yang digelar di Pendopo Bupati, Selasa (30/12/2025) malam.
Dalam sambutannya, Bupati menyatakan bahwa amanah sebagai kepala daerah bukanlah semata-mata hasil kehebatannya secara pribadi, melainkan mandat rakyat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Saya dititipi amanah untuk membawa Ketapang lebih maju. Sejak awal saya bertekad mencurahkan tenaga, waktu, dan pikiran demi kemajuan daerah ini,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa tanggung jawab pembangunan tidak dapat dijalankan secara individu, melainkan membutuhkan kerja bersama seluruh elemen masyarakat dengan semangat gotong royong.
“Ketapang adalah rumah besar kita bersama. Daerah ini tidak akan maju jika kita tidak berjalan bersama sesuai peran dan kapasitas masing-masing,” katanya.
Bupati juga mengapresiasi capaian kinerja perangkat daerah selama 10 bulan terakhir, meskipun mengakui masih terdapat sejumlah catatan dan pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan.
Di era digital, menurutnya, pola komunikasi antara pemerintah dan masyarakat telah berubah. Ia mengaku banyak menerima laporan langsung dari warga melalui media sosial, sehingga menuntut pemerintah untuk lebih responsif.
“Hampir semua informasi lapangan saya peroleh langsung dari masyarakat. Karena itu, seluruh perangkat harus berfungsi, mulai dari OPD hingga desa. Camat dan kepala desa harus menjalankan perannya dengan baik,” tegasnya.
Alexander Wilyo menyebutkan bahwa masa awal kepemimpinannya difokuskan pada konsolidasi internal. Ia mengibaratkan periode ini sebagai masa menanam, sementara hasil pembangunan diharapkan mulai terlihat pada 2026 hingga 2029, seiring dengan hasil lobi ke pemerintah pusat.
Mulai Januari 2026, ia mewajibkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyampaikan capaian kinerja secara terbuka kepada masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi perhatian utama.
“Kita adalah abdi masyarakat. Yang sulit harus dipermudah, yang lama harus dipersingkat. Jangan sampai pengurusan KTP memakan waktu berhari-hari dan masyarakat dipingpong ke sana-sini,” ujarnya.
Dalam bidang keuangan daerah, Bupati menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sekitar Rp300 miliar saat ini menjadi Rp500 miliar pada 2029. “Kita harus mandiri,” tegasnya.
Ia juga memastikan akan melakukan perombakan pejabat eselon II, III, dan IV pada Januari mendatang, dengan dasar kompetensi dan kinerja.
Terkait arah kebijakan pembangunan, Bupati menegaskan bahwa Ketapang tidak lagi berfokus pada perluasan lahan sawit, melainkan mendorong industrialisasi dan hilirisasi.
“Kita ingin membangun industri. Minyak kelapa sawit tidak hanya berhenti sebagai minyak goreng, tetapi harus diolah menjadi berbagai produk turunan bernilai tambah,” jelasnya.
Di akhir arahannya, Bupati meminta doa dan dukungan seluruh masyarakat agar agenda pembangunan Kabupaten Ketapang dapat berjalan sesuai harapan.
Kegiatan Kaleidoskop tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Ketapang Jamhuri Amir, jajaran pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan sebagai wujud komitmen bersama dalam mengawal jalannya pemerintahan dan pembangunan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, Repalianto, S.Sos., M.Si., menjelaskan bahwa kegiatan kaleidoskop bertujuan untuk menginformasikan capaian pemerintah daerah sekaligus menjadi ruang evaluasi terhadap berbagai kekurangan yang akan diperbaiki ke depan agar pembangunan semakin baik dan merata.
Dalam kesempatan tersebut, jajaran pemerintah daerah memaparkan capaian pembangunan yang diselaraskan dengan visi dan misi kepala daerah, meliputi indikator pembangunan, kesehatan, tata kelola pemerintahan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik hingga ke tingkat desa.
Di sektor pendidikan, pemerintah daerah melaksanakan pembentukan Sekolah Rakyat, pemberian bantuan seragam dan alat tulis gratis, peluncuran Kartu Ketapang Pintar, pembangunan dan rehabilitasi sekolah, pembangunan rumah dinas guru dan kepala sekolah, serta pelatihan peningkatan kualitas tenaga pendidik.
Pada sektor infrastruktur, pemerintah daerah membangun, merekonstruksi, dan memelihara jalan sepanjang 41,92 kilometer, serta membangun 97 jembatan. Selain itu, dilakukan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi sepanjang 257,65 kilometer, serta rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sepanjang 362,50 kilometer.
Pemerintah daerah juga merealisasikan pembangunan 35 unit sumur bor, pembangunan tangki septik skala individual perdesaan bagi 500 kepala keluarga per desa, perluasan dan peningkatan SPAM jaringan perpipaan sebanyak 1.377 sambungan rumah per desa, serta pembangunan drainase perkotaan dan lingkungan sepanjang 10,75 kilometer.
Di bidang kesehatan, pemerintah daerah melaksanakan pelatihan USG dan penanganan kegawatdaruratan bagi tenaga kesehatan, meningkatkan status lima puskesmas menjadi rawat inap, meluncurkan aplikasi alarm ibu hamil, serta melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah menjalankan program listrik desa, pembangunan menara jaringan telekomunikasi bekerja sama dengan Telkomsel wilayah Kalimantan, serta mendorong keterlibatan perusahaan melalui semangat gotong royong dalam perbaikan infrastruktur, khususnya jalan.
Komentar0